Memasuki akhir Maret 2026, kelanjutan penyaluran bantuan sosial pemerintah mulai menemui kejelasan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan tetap berjalan meski perayaan Lebaran telah usai.
Penyaluran bantuan tidak dihentikan, melainkan terus digulirkan melalui mekanisme pencairan bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Skema ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi penghentian bantuan setelah hari raya.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar. Distribusi dilakukan secara sistematis agar bantuan diterima pihak yang berhak. Pencairan yang berlangsung saat ini mencakup penerima lama serta potensi penerima baru yang masuk setelah proses verifikasi dan validasi data terbaru, yang dilakukan secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran.
Berikut estimasi nominal bantuan yang diterima KPM berdasarkan jenis program:
BPNT: Rp200.000 per bulan dengan estimasi pencairan rapel Rp600.000 untuk 3 bulan.
PKH ibu hamil/anak usia dini: Rp750.000 per tahap.
PKH lansia/disabilitas: Rp600.000 per tahap.
PKH anak sekolah SD: Rp225.000 per tahap.
Besaran bantuan PKH dapat bervariasi bergantung pada jumlah komponen dalam keluarga penerima.
Di tengah periode pencairan ini, KPM dianjurkan proaktif memantau status kepesertaan agar memperoleh informasi akurat dan terhindar dari kabar yang tidak jelas. Salah satu cara yang disarankan adalah melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi resmi Cek Bansos.
Langkah pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos dapat dilakukan sebagai berikut: unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store; buat akun baru dengan mengisi data sesuai KTP dan Kartu Keluarga; lakukan verifikasi melalui email atau nomor telepon; masuk ke aplikasi lalu pilih menu “Cek Bansos”; masukkan wilayah administratif dari provinsi hingga desa; ketik nama lengkap sesuai KTP; kemudian klik “Cari Data”.
Setelah itu, sistem akan menampilkan status apakah nama yang dicari terdaftar sebagai penerima atau tidak. Apabila terdaftar, informasi terkait penyaluran biasanya akan ditampilkan di aplikasi.
Selain mengecek status, masyarakat juga perlu memahami kriteria umum penerima manfaat yang dinyatakan valid, antara lain: terdaftar resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); memiliki NIK yang sudah padan dengan data kependudukan di Dukcapil; masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria daerah; tidak menerima bantuan ganda yang dilarang; serta lolos verifikasi lapangan oleh pendamping sosial setempat.
Pencairan pasca Lebaran kerap disebut sebagai tahap susulan bagi penerima yang belum menerima pada periode sebelumnya. Peluang mendapatkan hak bantuan masih terbuka selama status dalam sistem tercatat aktif.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi saat melakukan pengecekan. Masyarakat diminta menghindari memberikan informasi sensitif kepada pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah tanpa kejelasan.
Untuk membantu kelancaran pencairan, KPM disarankan menyiapkan KTP asli dan Kartu Keluarga saat mendatangi lokasi pengambilan, memastikan nomor telepon yang terdaftar aktif, berkoordinasi dengan pendamping sosial di kelurahan atau desa jika ada kendala teknis, memantau kanal media sosial resmi Kementerian Sosial untuk pembaruan, serta mengabaikan pesan atau tautan mencurigakan yang menjanjikan pencairan instan di luar prosedur.
Perlu dicatat, jadwal pencairan dapat berbeda antarwilayah bergantung pada kebijakan kantor pos atau bank penyalur setempat. Karena itu, KPM diimbau bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar proses distribusi tetap tertib. Informasi bansos juga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat disarankan melakukan verifikasi ulang melalui kanal resmi untuk memastikan jadwal di wilayah masing-masing.
