Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi swasta berbasis riset melalui kegiatan Sosialisasi Program Riset Strategis BRIN 2026–2030. Acara ini menghadirkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Arif Satria, dan berlangsung di Ruang Seminar Lantai 7 Gedung Induk Siti Walidah, Ahad (1/3/2026).
Dalam pemaparannya, Arif menekankan pentingnya roadmap riset nasional sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Ia menyatakan riset tidak cukup berhenti pada publikasi, melainkan harus memberi dampak nyata bagi masyarakat dan industri.
“Riset harus berdampak. Harus menjadi jawaban atas persoalan masyarakat dan industri. Karena kemajuan bangsa ditentukan oleh inovasi dan jumlah peneliti yang terlibat,” kata Arif.
Arif juga menyampaikan apresiasi atas langkah UMS yang dinilai konsisten membangun identitas sebagai research university swasta dan memperkuat ekosistem riset. “Saya bangga dengan komitmen UMS dalam membangun ekosistem riset. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan semakin banyak karya yang dihilirkan,” ujarnya.
Ia mengaitkan urgensi penguatan riset dengan teori Endogenous Growth dari peraih Nobel Ekonomi Paul Romer, yang menempatkan riset dan pengembangan (R&D), inovasi, serta kualitas sumber daya manusia sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Arif menyebut Global Innovation Index berkorelasi dengan GDP per kapita: semakin tinggi indeks inovasi, semakin kuat daya saing dan kesejahteraan suatu negara.
Namun, menurut Arif, posisi Indonesia di kawasan ASEAN masih tertinggal sehingga peningkatan kualitas riset menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi perguruan tinggi. Ia mengingatkan bahwa dukungan pendanaan dan pengembangan riset menuntut keseriusan membangun ekosistem secara konsisten.
“Kalau ingin maju, kita tidak bisa hanya mengirim proposal lalu berharap langsung disetujui. Yang dilihat adalah keseriusan membangun ekosistem riset secara konsisten,” katanya.
Dalam sesi reflektif, Arif berpesan agar penguatan ekosistem riset dilakukan secara saling melengkapi sesuai kompetensi dan karakter masing-masing institusi. Ia juga menyoroti tantangan pola pikir masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya berbasis sains. Arif mencontohkan fenomena viral seekor lele dengan bentuk unik yang justru ditanggapi secara supranatural, termasuk ketika narasumber yang dihadirkan tokoh spiritual dan kemudian disebut “lele keramat”. Menurutnya, hal semacam itu menunjukkan sains belum menjadi rujukan utama, sekaligus menjadi tantangan bagi dunia pendidikan.
Arif turut mengajak belajar dari model institusi riset di Jerman, seperti Max Planck Society untuk riset dasar, Leibniz Association untuk riset terapan, dan Fraunhofer Society yang berfokus pada komersialisasi. Ia juga menyinggung temuan Metal-Organic Framework (MOF) oleh ilmuwan Jepang Susumu Kitagawa yang disebut mampu meningkatkan kapasitas penyimpanan gas secara signifikan.
Selain itu, ia menilai kemajuan Silicon Valley ditopang konsolidasi antara universitas—seperti Stanford University—dengan industri teknologi global, sementara di Tiongkok, perusahaan seperti Huawei disebut menunjukkan kekuatan riset korporasi dengan dominasi peneliti dalam struktur sumber daya manusianya.
Melalui Program Riset Strategis 2026–2030, BRIN mendorong strategi leapfrogging atau lompatan teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, melainkan juga produsen inovasi. Arif menyebut konsolidasi antarperguruan tinggi menjadi kunci, termasuk kolaborasi UMS dengan kampus-kampus lain dalam model holding inovasi.
Arif juga menjelaskan fokus BRIN pada riset yang memerlukan biaya besar dan berisiko tinggi, sembari membuka peluang pendanaan bagi mahasiswa S2 dan S3, asisten peneliti, hingga post-doctoral.
Sementara itu, Rektor UMS Prof Harun Joko Prayitno dalam sambutannya mengajak peserta mensyukuri pertemuan ilmiah tersebut sebagai bagian dari “Tadarus Riset”, istilah yang menggambarkan semangat kolektif membangun budaya riset berkelanjutan. Harun juga mendorong pembentukan riset unggulan yang berfokus pada pengurangan impor dan penguatan kebutuhan pokok nasional, seperti pangan, energi, dan industri farmasi.
