Jakarta — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menyatakan IDSD disusun untuk membantu pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih presisi tanpa terbebani pengumpulan data primer secara berulang.
Penyusunan IDSD 2025 berlandaskan tiga pilar regulasi utama, yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), serta Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019, IDSD memetakan daya saing daerah melalui empat komponen utama—Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi—yang dijabarkan ke dalam 12 pilar strategis.
“IDSD bukan sekadar angka, melainkan alat untuk mengetahui kondisi riil daya saing daerah guna mendukung penguatan ekonomi nasional,” kata Boediastoeti dalam forum Indeks Daya Saing Daerah 2025 yang digelar melalui Zoom Meeting, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam rilis tersebut, BRIN mencatat skor rata-rata nasional IDSD 2025 berada di angka 3,5 dari skala 5. Rentang skor provinsi tertinggi berada di kisaran 4,12 hingga 4,5. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali mendominasi peringkat atas, sementara wilayah timur Indonesia—khususnya provinsi-provinsi di Papua—menempati posisi terbawah.
10 provinsi dengan daya saing tertinggi
DKI Jakarta berada di peringkat teratas, yang disebut didukung stabilitas infrastruktur pendukung dan ekosistem ekonomi yang matang. Berikut daftar 10 provinsi dengan skor tertinggi:
1) DKI Jakarta: 4,18
2) Bali: 4,03
3) DI Yogyakarta: 4,00
4) Banten: 3,95
5) Jawa Barat: 3,93
6) Jawa Timur: 3,91
7) Jawa Tengah: 3,87
8) Sumatera Barat: 3,82
9) Sulawesi Selatan: 3,71
10) Kalimantan Selatan: 3,65
10 provinsi dengan daya saing terendah
BRIN menyebut provinsi-provinsi di Papua mendominasi peringkat terbawah, mencerminkan tantangan besar dalam membangun fondasi daya saing di kawasan tersebut. Berikut daftar 10 provinsi dengan skor terendah:
1) Papua Pegunungan: 2,44
2) Papua Tengah: 2,51
3) Papua Barat: 2,84
4) Papua Selatan: 3,01
5) Papua Barat Daya: 3,09
6) Papua: 3,19
7) Gorontalo: 3,28
8) Kalimantan Utara: 3,29
9) Kepulauan Bangka Belitung: 3,38
10) Riau: 3,40
Boediastoeti menjelaskan, tinggi rendahnya skor IDSD dipengaruhi sinergi 12 pilar strategis yang mencakup empat komponen utama: lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Menurutnya, daerah dengan skor tinggi seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki keunggulan pada pilar Lingkungan Pendukung dan Pasar.
Sebaliknya, daerah dengan skor rendah kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan ekosistem inovasi. Namun ia menekankan, penguatan ekosistem inovasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan kawasan fisik seperti Science Techno Park (STP).
“Ekosistem inovasi tidak selalu berarti harus membangun fisik STP. Kerja sama antardaerah adalah kunci untuk meningkatkan dinamika bisnis dan komersialisasi hasil riset,” ujarnya.
BRIN juga menyoroti kelengkapan data sebagai salah satu pemicu peningkatan skor. Lembaga tersebut mencatat adanya peningkatan kualitas informasi dari daerah yang memanfaatkan data sekunder secara maksimal. Daerah yang mampu menyajikan data akurat kepada wali data nasional dinilai cenderung memiliki perencanaan lebih presisi, yang pada akhirnya dapat mendongkrak capaian daya saing.
Selain itu, BRIN memperkenalkan fitur Kalkulator IDSD yang ditujukan sebagai pemicu kemajuan bagi daerah dengan skor rendah. Melalui alat ini, pemerintah daerah dapat mensimulasikan kenaikan skor dengan mencoba intervensi kebijakan tertentu, seperti menaikkan anggaran riset atau memperkuat sektor UMKM.
