Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendorong daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini dinilai penting karena kinerja nasional merupakan agregasi dari produktivitas di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, termasuk dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2026.
IDSD dirancang sebagai alat ukur berbasis data untuk memetakan kapasitas daerah secara objektif. Indeks ini juga diselaraskan dengan tema pembangunan nasional terkait kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif. Melalui IDSD, pemerintah daerah didorong tidak hanya bergantung pada keunggulan komparatif alamiah, tetapi membangun keunggulan kompetitif melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran berbasis bukti.
Dalam kerangka IDSD, penguatan daya saing mencakup upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka panjang. Ruang lingkupnya antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim usaha, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. BRIN menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait, termasuk BRIN, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
BRIN menyebut rilis IDSD 2025 merupakan edisi keempat sejak pertama kali diterbitkan pada 2022. Indeks ini mengukur daya saing melalui empat komponen utama, yakni Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi, dengan mengadopsi konsep Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum.
Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menyampaikan skor nasional IDSD 2025 tercatat 3,5 atau meningkat 0,07 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan terjadi pada 87 persen provinsi dan 77 persen kabupaten/kota, yang menunjukkan tren kenaikan daya saing daerah yang relatif merata.
BRIN juga menyoroti stabilitas data yang kuat, ditunjukkan oleh korelasi IDSD 2024 dan 2025 yang mencapai 0,98. Angka tersebut dinilai mencerminkan konsistensi metodologi pengukuran sekaligus stabilitas struktur daya saing daerah.
Meski demikian, BRIN mencatat masih ada tantangan pemerataan. Kesenjangan kapasitas terlihat dari rentang skor kabupaten/kota yang cukup lebar, yakni antara 2,7 hingga 4,68, sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.
Di sisi pemanfaatan, IDSD disebut telah digunakan secara luas sebagai indikator dalam dokumen perencanaan daerah, data dasar pengambilan kebijakan, serta rujukan penguatan ekosistem riset di daerah. BRIN berharap indeks ini dapat menjadi kompas pembangunan yang menyelaraskan agenda daerah dengan visi nasional, sekaligus menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah berdasarkan karakteristik unik tiap daerah.
Boediastoeti menyatakan IDSD memberikan dasar empiris bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Peluncuran IDSD 2025 juga menjadi ruang dialog bagi kepala daerah untuk berbagi praktik baik dalam mengelola ekosistem inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Kegiatan rilis IDSD 2025 digelar secara hybrid dan dihadiri pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari 10 kementerian/lembaga. Acara ini diikuti total 546 kepala daerah, baik secara luring maupun daring.
