Jakarta—Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. Dr. Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Percetakan Negara, Jakarta, Kamis (27/2/2026). Pertemuan strategis ini membahas penguatan integrasi ekosistem riset nasional dengan sistem regulasi obat dan makanan guna mempercepat hilirisasi hasil riset serta meningkatkan daya saing industri inovatif nasional.
Kedua pimpinan lembaga menilai transformasi riset tidak dapat berjalan sendiri dan perlu dibangun melalui kolaborasi multipihak. Dalam konteks itu, Taruna menekankan pentingnya penerapan konsep ABG (Academia Business Government) sebagai fondasi ekosistem inovasi nasional. Menurutnya, akademisi berperan menghasilkan riset dan inovasi ilmiah, dunia usaha mendorong hilirisasi dan industrialisasi, sementara pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator untuk memastikan keamanan, mutu, serta keberlanjutan kebijakan.
“Riset tidak boleh berhenti di jurnal. Ia harus menjadi produk yang aman, bermutu, berdaya saing, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah ABG bekerja,” kata Taruna.
Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan riset, standardisasi, dan pengawasan agar inovasi dari BRIN dapat lebih cepat memasuki tahap produksi dan memperoleh persetujuan regulatori secara efisien, tanpa mengurangi aspek keamanan, mutu, dan khasiat. Dalam kerangka itu, pendekatan science-based regulation dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan perlindungan konsumen.
Pada kesempatan yang sama, Arif Satria menyampaikan apresiasi atas capaian BPOM yang meraih pengakuan sebagai WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia. Ia menilai status tersebut menunjukkan sistem regulasi dan pengawasan BPOM telah memenuhi standar internasional dan semakin diperhitungkan di tingkat global.
“Pencapaian WLA menunjukkan bahwa tata kelola regulasi Indonesia telah sejajar dengan otoritas kelas dunia. Ini menjadi modal penting bagi hilirisasi riset nasional agar lebih mudah diterima di pasar internasional,” ujar Arif.
Arif juga menekankan pentingnya pengembangan mission-oriented research yang selaras dengan kebutuhan industri strategis nasional, termasuk farmasi, pangan olahan, suplemen kesehatan, kosmetik, dan produk berbasis bahan alam. Ia menyatakan BRIN siap memperkuat riset terapan yang mendukung substitusi impor bahan baku serta pengembangan produk unggulan ekspor.
Pertemuan tersebut turut membahas peluang pembentukan regulatory sandbox bagi inovasi berbasis bioteknologi, natural product, dan advanced therapy medicinal products (ATMP). Skema ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif antara peneliti, industri, dan regulator untuk menguji inovasi secara terkontrol sebelum masuk ke pasar.
Sinergi BRIN–BPOM diposisikan sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan kemandirian riset, ketahanan kesehatan, dan kekuatan industri nasional sebagai pilar pembangunan. Integrasi riset unggulan dan regulasi yang adaptif diyakini dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong Indonesia tampil sebagai produsen inovasi global.
Kolaborasi ini juga disebut selaras dengan peringatan HUT ke-25 BPOM, yang menjadi refleksi perjalanan lembaga dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin modern, digital, dan berstandar internasional. Di usia seperempat abad, BPOM tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga bertransformasi menjadi mitra strategis inovasi nasional.
Dengan fondasi ABG serta pengakuan global melalui status WLA, BRIN dan BPOM menyatakan optimistis ekosistem inovasi Indonesia dapat semakin terintegrasi dari laboratorium, industri, hingga perlindungan masyarakat, sebagai kontribusi menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berdaya saing global pada 2045.
