MATARAM—Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bappeda Provinsi NTB dan para pemangku kepentingan menggelar Forum Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan tahun 2027 berbasis riset dan inovasi.
Dalam forum tersebut, sejumlah kesepakatan strategis dihasilkan, mulai dari penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, penyusunan perencanaan berbasis data dengan baseline terukur, hingga komitmen mendorong implementasi inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Forum juga menegaskan perlunya tindak lanjut berupa aksi nyata guna mempercepat pembangunan daerah, terutama pada agenda pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Kepala BRIDA NTB Putu Aryadi yang memimpin rapat menyampaikan bahwa forum menjadi ruang diskusi untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar riset dan inovasi dapat mengawal program-program prioritas gubernur secara optimal. Ia menambahkan, sebagai organisasi perangkat daerah yang relatif baru, BRIDA membutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak agar dapat berperan maksimal dalam mendukung pembangunan daerah.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB menjelaskan, Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang akan dilanjutkan melalui Musrenbang dan bermuara pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Dalam dokumen RPJMD, BRIDA disebut memiliki peran strategis pada misi ke-7, yakni percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
Menurut Bappeda, kinerja BRIDA diukur melalui dua indikator utama, yaitu indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, capaian kedua indikator tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan target RPJMD. Bappeda juga menekankan pentingnya kehadiran BRIDA di setiap perangkat daerah melalui kajian yang aplikatif untuk menjawab isu strategis, termasuk persoalan persampahan yang saat ini menjadi perhatian.
Dalam paparannya, Kepala BRIDA Provinsi NTB menyampaikan bahwa BRIDA telah bertransformasi menjadi organisasi berbasis jabatan fungsional dan mulai aktif melaksanakan riset sejak 2025. BRIDA juga menyusun roadmap riset dan inovasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang valid. BRIDA diharapkan berperan sebagai think tank pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti.
Ia menyebut indeks inovasi daerah NTB meningkat dari 64,23 menjadi 73,25 dalam waktu singkat dan menempatkan NTB pada peringkat 8 besar nasional. Meski demikian, implementasi inovasi di perangkat daerah masih menjadi tantangan, termasuk rendahnya jumlah inovasi yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Untuk memperkuat ekosistem inovasi, BRIDA mencanangkan program klinik inovasi periode 2025–2026 guna mendampingi perangkat daerah mulai dari penyusunan proposal, implementasi, hingga pengembangan inovasi. BRIDA juga mendorong sayembara riset dan inovasi bagi peneliti muda serta penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah bersama BRIN.
Terkait daya saing daerah, forum menyampaikan bahwa secara kumulatif Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni 3,53 dibandingkan nasional 3,50. Namun, beberapa pilar dinilai masih perlu diperkuat, antara lain adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, dan pasar kerja.
Forum turut memaparkan praktik kolaborasi BRIDA dengan Yayasan Rumah Energi dalam penanganan sampah berbasis teknologi biogas. Program tersebut memanfaatkan air lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi energi alternatif dan pupuk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ke depan, program ini direncanakan ditingkatkan skalanya dan menjadi percontohan nasional.
Perwakilan Yayasan Rumah Energi, Krisna Wijaya, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis data dan sistem menjadi kunci dalam pengembangan inovasi. Melalui intervensi teknologi biogas, pihaknya tidak hanya menangani persoalan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui manfaat langsung yang diterima.
Forum ditutup dengan komitmen memperkuat sinergi antarperangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan ke depan berbasis riset dan inovasi yang terukur, implementatif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
