Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang terus melakukan transformasi pengelolaan pajak daerah melalui inovasi layanan berbasis digital. Upaya ini dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang dinamis, salah satunya lewat peluncuran aplikasi Persada dan VeSOP.
Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, terobosan digital tersebut ditujukan untuk memudahkan warga, meningkatkan transparansi, serta membantu petugas pajak bekerja lebih cepat dan akurat.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Aplikasi Online Restoran dan Subjek Pajak Daerah lainnya (Persada), yang dikembangkan untuk memantau transaksi wajib pajak secara real-time. Persada dapat diakses melalui web dan Android selama 24 jam, sekaligus mengatasi keterbatasan sistem e-tax yang hanya dapat digunakan wajib pajak dengan kasir digital. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak.
Selain Persada, Bapenda Kota Malang memperkuat proses verifikasi subjek dan objek pajak melalui aplikasi VeSOP. VeSOP membantu petugas memantau data penerimaan pajak dan riwayat pembayaran wajib pajak dengan lebih cepat. Aplikasi ini dilengkapi informasi lokasi objek pajak serta kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Handi menyebut Persada dan VeSOP menjadi pelopor inovasi layanan pajak daerah dan telah direplikasi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lombok Barat, Kota Pekanbaru, Kota Kendari, Kota Cirebon, dan Kota Jambi.
Untuk mengintegrasikan berbagai urusan administrasi perpajakan, Bapenda Kota Malang juga menghadirkan aplikasi Siapgrak!. Menurut Handi, bila sebelumnya wajib pajak harus mengurus administrasi secara manual dan terpisah, kini proses pendataan, penetapan, pembayaran, hingga pelaporan dapat dilakukan dalam satu aplikasi secara terintegrasi dan real-time.
Siapgrak! dirancang untuk menghubungkan wajib pajak, perbankan, Bapenda, serta instansi terkait secara otomatis. Aplikasi ini memiliki fitur billing center untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Selain itu, terdapat fitur layanan pajak daerah yang memudahkan pendaftaran, pelaporan, penetapan, dan pembayaran, termasuk E-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Melalui fitur E-BPHTB, pengelolaan berkas jual beli tanah dilakukan secara online agar lebih terpantau dan mengurangi risiko kehilangan berkas.
Di sisi pengawasan, Bapenda Kota Malang juga menghadirkan inovasi “Ghosting Resto” untuk pemantauan usaha kuliner berbasis digital, terutama guna menjangkau pelaku usaha online yang belum terdata sebagai wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Jasa Makan dan Minum.
Bapenda turut memperkuat pengawasan lewat aplikasi Perforasi Digital yang mengakomodasi kebutuhan perforasi tiket secara online. Dengan sistem ini, setiap tiket yang terjual dapat tercatat dengan jelas, jumlahnya terpantau, serta potensi pemalsuan dapat ditekan.
Selain inovasi teknologi, Bapenda Kota Malang secara rutin menggelar program Gebyar Sadar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan, mengedukasi sistem perpajakan, sekaligus menjadi bentuk penghargaan Pemerintah Kota Malang atas ketaatan warga dalam membayar pajak.
Handi menambahkan, berbagai inovasi tersebut disebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Melalui sistem yang semakin terintegrasi dan pengawasan yang lebih optimal, penerimaan pajak daerah dinilai terus menunjukkan tren peningkatan.
