Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, berencana mengevaluasi penggunaan anggaran layanan internet yang bersumber dari APBD senilai Rp 2,56 miliar.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan dirinya belum mengetahui secara rinci peruntukan anggaran tersebut. Meski demikian, ia menyatakan terbuka menerima masukan masyarakat, terutama terkait upaya efisiensi anggaran daerah.

Arief menambahkan, apabila anggaran layanan internet masih memungkinkan untuk dihemat, Pemkab Blora tidak menutup kemungkinan mengalihkan sebagian anggaran ke sektor lain yang dinilai lebih membutuhkan.

“Terus terang saya belum tahu detail anggaran Rp 2,56 miliar itu untuk apa saja,” kata Arief Rohman di Blora, dikutip dari Antara Jateng, Senin (13/4/2026).

“Sesuai dengan semangat efisiensi, kalau memang bisa dilakukan efisiensi tentu masukan dari masyarakat akan kita terima dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora disebut tengah melakukan evaluasi kebutuhan layanan internet di seluruh perangkat daerah, termasuk di 16 kecamatan.

Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinkominfo Blora Ahmad Hudil Khoiri menjelaskan, pada tahun 2026 pihaknya mengelola anggaran sekitar Rp 500 juta untuk layanan internet. Anggaran tersebut digunakan untuk langganan internet dedicated yang didistribusikan ke sejumlah kantor perangkat daerah dengan kecepatan hingga 300 Mbps.

Menurut Hudil, layanan itu mencakup kantor perangkat daerah di wilayah Blora kota, termasuk RSUD dr R Soetijono Blora serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Jaringan internet juga disalurkan ke tiga kecamatan, yakni Cepu, Randublatung, dan Ngawen.

Hudil mengungkapkan, selama ini kebutuhan internet di perangkat daerah belum pernah dievaluasi secara teknis. Kondisi tersebut membuat sejumlah organisasi perangkat daerah memilih berlangganan internet secara mandiri menggunakan anggaran masing-masing.

“Mungkin bagi sebagian dinas dirasa lambat sehingga mereka berlangganan sendiri,” ujarnya.