Wonosari—Program digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Gunungkidul yang menghadirkan akses internet hingga tingkat padukuhan semestinya memperluas akses informasi, mempercepat komunikasi warga, dan mendukung pelayanan publik. Namun, rencana pengadaan layanan internet padukuhan tahun 2025 memunculkan sorotan setelah anggarannya meningkat tajam dan spesifikasi layanan berubah menjadi koneksi dedicated.
Berdasarkan dokumen pengadaan layanan internet padukuhan tahun 2025, anggaran program tersebut tercatat sekitar Rp 2,57 miliar. Nilai ini melonjak dibanding tahun 2024 yang disebut sekitar Rp 712,8 juta. Kenaikan lebih dari tiga kali lipat itu tidak hanya dikaitkan dengan perluasan layanan, tetapi juga perubahan spesifikasi jaringan menjadi layanan Dedicated 1:1.
Dalam telekomunikasi, koneksi dedicated berarti jalur internet tidak dibagi dengan pengguna lain. Konsekuensinya, kecepatan cenderung stabil, tingkat ketersediaan tinggi, dan biaya berlangganan lebih mahal. Layanan semacam ini lazim dipakai oleh sektor yang membutuhkan koneksi tanpa jeda, seperti bank, pusat data, perusahaan besar, atau lembaga dengan kebutuhan konektivitas tinggi.
Perubahan spesifikasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kebutuhan di tingkat padukuhan. Aktivitas balai padukuhan pada umumnya tidak berlangsung setiap hari seperti kantor administrasi. Kegiatannya lebih sering berupa rapat warga, pertemuan komunitas, kegiatan PKK, atau arisan yang berlangsung sesekali. Dengan pola penggunaan seperti itu, kebutuhan internet dinilai lebih bersifat sporadis dibanding kontinu.
Di sisi lain, layanan internet ritel disebut telah menjangkau hampir seluruh wilayah permukiman warga. Sejumlah penyedia layanan, seperti Iconnet, Indihome, dan lainnya, telah menghadirkan akses internet langsung ke rumah-rumah. Bahkan di beberapa wilayah RT disebut tersedia paket internet rumahan dengan kecepatan puluhan megabit per detik dengan biaya ratusan ribu rupiah per bulan.
Kondisi tersebut membuat program internet padukuhan berbiaya tinggi dinilai berpotensi tidak efisien apabila layanan yang dibangun justru melampaui kebutuhan penggunaan sehari-hari. Kekhawatiran serupa juga muncul jika pola kebijakan yang sama kembali diterapkan pada 2026 tanpa evaluasi menyeluruh, karena pemborosan anggaran dikhawatirkan menjadi berulang.
Sejumlah kebutuhan lain di daerah disebut dapat menjadi alternatif prioritas penggunaan dana publik, seperti infrastruktur air bersih, penguatan ekonomi desa, atau dukungan bagi UMKM lokal. Sementara itu, digitalisasi tetap dipandang penting, namun pemilihan teknologi dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga.
Dalam konteks padukuhan, kebutuhan internet disebut dapat dipenuhi dengan pendekatan yang lebih efisien, seperti WiFi komunitas atau jaringan bersama. Pendekatan ini dianggap lebih selaras dengan pola aktivitas masyarakat desa yang tidak berlangsung sepanjang hari sekaligus berpotensi menghemat anggaran.
Publik juga didorong untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar kajian teknis di balik perubahan spesifikasi layanan internet padukuhan tersebut. Pertanyaan yang mengemuka antara lain apakah terdapat analisis kebutuhan yang menunjukkan layanan sebelumnya tidak lagi memadai, serta apakah ada data pemanfaatan yang membuktikan kapasitas internet di tingkat padukuhan memang dibutuhkan secara terus-menerus.
Transparansi dinilai penting agar program digitalisasi tidak berubah menjadi proyek teknologi berbiaya tinggi tanpa manfaat yang sepadan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kebijakan berbasis teknologi tetap berpijak pada prinsip pengelolaan anggaran publik yang efisien, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
