BOGOR — Sejumlah akademisi, peneliti, praktisi kemaritiman, dan tokoh masyarakat mendeklarasikan pendirian Pusat Kajian Biomaritim Wilayah Perbatasan dan Daerah 3T (CBM-B3T). Pusat kajian ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi guna memperkuat riset, inovasi, serta pengembangan kebijakan biomaritim, terutama bagi wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum CBM-B3T Agus Salim menyatakan pembentukan pusat kajian tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan penelitian biomaritim yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir. Ia menilai potensi kelautan Indonesia besar dan perlu didorong melalui riset yang memberi kontribusi nyata, khususnya di wilayah pesisir, perbatasan, dan daerah 3T.
Menurut Agus, pengembangan sektor maritim membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat pesisir.
Pembina CBM-B3T, Syafsir Akhlus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk membantu masyarakat, terutama di wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti masih banyaknya kawasan 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur meski memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang besar.
Dukungan juga disampaikan Abd. Kholik, Tenaga Ahli Utama Dewan Pertahanan Nasional RI. Ia menilai semangat kolaborasi yang muncul dalam forum deklarasi menjadi modal penting bagi pengembangan program CBM-B3T ke depan.
Dari unsur institusi kemaritiman, Laksamana Tasdik dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL) menyatakan kesiapan institusinya mendukung kegiatan riset melalui penyediaan data kemaritiman yang diperlukan untuk penelitian.
Dalam diskusi, Prof. Widodo Setyo Pranowo dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) menyoroti persoalan lingkungan laut yang membutuhkan perhatian serius, termasuk tumpahan minyak di wilayah Pulau Bintan yang disebut kerap berulang. Menurutnya, CBM-B3T dapat berperan mengawal isu tersebut sekaligus mendorong solusi berbasis riset.
Sementara itu, Albertus Sulaiman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai penguatan jejaring riset internasional penting untuk memperluas peluang pengembangan riset biomaritim. Ia menyatakan kesiapan membantu memfasilitasi peluang hibah riset dari mitra luar negeri, termasuk dari Jepang dan negara lain, untuk kegiatan CBM-B3T.
Selain melibatkan akademisi dan peneliti, kegiatan deklarasi juga menghadirkan tokoh agama, tokoh adat, serta para guru madrasah dan pesantren. Mereka memberikan pandangan mengenai pengelolaan lingkungan laut dari perspektif nilai sosial, budaya, dan keagamaan.
Pendirian CBM-B3T disebut sebagai komitmen bersama berbagai institusi akademik, lembaga pemerintah, industri, dan komunitas masyarakat pesisir untuk mengembangkan kajian biomaritim secara multidisipliner. Fokus kajian mencakup biodiversitas laut, bioteknologi kelautan, ketahanan pangan, energi, hingga ekologi pesisir yang mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
Deklarasi turut disertai penandatanganan deklarasi bersama serta nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama dalam penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan teknologi, pengelolaan data, dan dukungan pendanaan kegiatan strategis.
Dalam struktur organisasi, CBM-B3T dipimpin Agus Salim sebagai Ketua Umum, didampingi Evika Sandi sebagai Sekretaris Jenderal dan M. Fahmi Hidayat sebagai Bendahara Umum. Jajaran pembina terdiri dari Prof. Syafsir Akhlus (ITS), Prof. Budi Setiyadi Darmono (Universitas Gadjah Mada), Prof. Widodo Setyo Pranowo (STTAL), serta Lebba (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Adapun Dewan Pengawas diisi Prof. Nur Hidayah (INDEF), Albertus Sulaiman (BRIN), dan Salim Mustofa (Indonesia Japan Business Network).
Kegiatan deklarasi yang berlangsung di Resort Puta Nutu, Bogor, ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah sebagai momentum mempererat jejaring kolaborasi antara akademisi, peneliti, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan di bidang kemaritiman.
