Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) menegaskan pentingnya penguatan peran ilmu komunikasi untuk mendukung sinergi riset, hilirisasi inovasi, serta pembangunan nasional di tengah transformasi digital. Penegasan itu mengemuka dalam Simposium Nasional, Deklarasi, dan Pelantikan Pengurus Pusat ADPIKI yang digelar di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis (07/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si hadir sebagai keynote speaker dengan tema “Peran dan Tanggung Jawab Ilmu Komunikasi: Sinergi dan Hilirisasi Riset Kini dan Masa Depan”. Ia menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi publik, ketika media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena setiap individu kini dapat memproduksi sekaligus menyebarkan berita melalui platform digital.
Arif Satria juga menyoroti peran algoritma media sosial yang dinilai semakin menentukan arus informasi, preferensi publik, hingga pembentukan persepsi masyarakat. Menurutnya, kondisi itu membuat komunikasi kerap bergeser dari orientasi substansi menuju upaya mengejar viralitas. “Hari ini semua orang bisa menjadi sumber berita dan algoritma memiliki pengaruh besar dalam menentukan apa yang dilihat dan dipercaya publik. Akibatnya, komunikasi sering kali tidak lagi berorientasi pada substansi, tetapi mengejar viralitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi di era digital tidak lagi sepenuhnya netral karena kerap digunakan untuk membentuk opini sekaligus membangun trust atau kepercayaan publik terhadap individu maupun institusi. Karena itu, tantangan besar saat ini adalah membangun kredibilitas di tengah derasnya arus informasi dan persaingan narasi di ruang digital. Arif menilai penguatan silaturahmi dan jejaring sosial yang sehat penting untuk menjaga kualitas komunikasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. “Komunikasi pada akhirnya bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana membangun relasi sosial dan menghadirkan kredibilitas yang dipercaya masyarakat,” katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan ADPIKI Prof. Dr. Anter Venus, M.A. Comm menilai era digital dan kecerdasan buatan (AI) memunculkan fenomena banjir informasi yang menghadirkan tantangan baru, mulai dari misinformasi, disinformasi, hingga infodemi. Ia menyebut ilmu komunikasi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat, berbasis ilmu pengetahuan, serta mendorong masyarakat yang kritis dan beretika di ruang digital.
“Di era digital dan AI, komunikasi bukan lagi sekadar proses penyampaian pesan, tetapi menjadi arena pembentukan realitas sosial. Karena itu, ilmu komunikasi harus hadir untuk memastikan informasi yang beredar tetap faktual, etis, dan mencerdaskan masyarakat,” ujar Anter. Ia juga menilai pendekatan komunikologis diperlukan untuk menghadapi dominasi algoritma dan arus informasi digital yang berpotensi memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan publik.
Anter menambahkan, komunikasi di era digital semakin egaliter, partisipatif, personal, dan terhubung secara interaktif. Kondisi ini, menurutnya, menuntut fleksibilitas tindakan komunikasi sekaligus penguatan literasi digital masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi sains yang dibarengi kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, penguatan etika AI, perlindungan data pribadi, serta pengendalian konsumsi informasi digital agar publik tidak terjebak dalam “information overload” dan kelelahan digital.
Sementara itu, Ketua Umum ADPIKI Dr. Heri Budianto, M.Si menyatakan pembentukan ADPIKI merupakan langkah konsolidatif untuk memperkuat posisi dosen dan peneliti ilmu komunikasi sebagai komunitas epistemik yang solid dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional. Ia mengatakan, hingga kini belum ada wadah nasional yang secara khusus merepresentasikan dosen dan peneliti ilmu komunikasi dalam percaturan kebijakan pendidikan tinggi dan riset nasional.
“ADPIKI hadir untuk membangun representasi kolektif dosen dan peneliti ilmu komunikasi, memperkuat legitimasi profesi, serta mengintegrasikan jejaring riset nasional guna meningkatkan daya saing publikasi, inovasi, dan hilirisasi keilmuan komunikasi,” kata Heri.
Ia menjelaskan ADPIKI diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian ilmu komunikasi yang inovatif, kolaboratif, serta relevan dengan perkembangan teknologi digital dan AI. ADPIKI juga diproyeksikan menjadi ruang sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan praktisi komunikasi untuk menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, termasuk penguatan literasi publik, tata kelola informasi nasional, demokrasi digital, dan pengembangan industri kreatif. “Kami ingin ADPIKI menjadi wadah yang mampu menyatukan gagasan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan kontribusi nyata ilmu komunikasi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia internasional,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah akademisi dan organisasi profesi komunikasi nasional serta mitra internasional dari University of British Columbia (UBC), Kanada. Selain simposium nasional, agenda dilanjutkan dengan deklarasi resmi berdirinya ADPIKI, pelantikan pengurus pusat periode 2026–2031, serta Rapat Kerja Nasional pertama sebagai langkah awal penguatan jejaring dosen dan peneliti ilmu komunikasi di Indonesia.
