Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menggelar sosialisasi bertajuk “Optimalisasi Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Upaya Intervensi Pencegahan Stunting” di Warunggunung, Kabupaten Lebak, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam sambutannya, Adde Rosi menegaskan penanganan stunting tidak cukup mengandalkan intervensi medis sesaat. Menurutnya, upaya pencegahan perlu berbasis data penelitian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.
Melalui kerja sama dengan BRIN, ia berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih saintifik namun tetap praktis, termasuk mengenai perbedaan stunting dan gizi buruk. Adde Rosi menekankan bahwa intervensi harus tepat sasaran hingga tingkat desa.
Ia juga menyampaikan adanya kenaikan angka stunting di Lebak sebesar 6,02% dalam waktu singkat pada awal 2026. Dengan dukungan riset, kata dia, edukasi kepada ibu hamil terkait asupan protein, asam folat, dan karbohidrat perlu benar-benar diterapkan secara disiplin.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan kader Posyandu, kader PKK, serta kepala desa yang dinilai menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Adde Rosi mengingatkan pentingnya periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase yang menentukan dan tidak boleh terabaikan.
“Stunting bukan hanya urusan pemerintah kabupaten, tapi urusan kita semua. Kita ingin setiap tahun angka stunting berkurang, bukan bertambah. Ini adalah investasi negara agar anak-anak kita tumbuh pintar, berbudi, dan sehat 15 tahun ke depan,” ujarnya.
Selain aspek gizi, sosialisasi tersebut juga menyoroti pentingnya kesehatan mental orang tua. Adde Rosi menyebut gangguan mental seperti baby blues dapat menghambat pemberian gizi yang optimal pada anak.
Ia mengusulkan agar program pemberian makanan bergizi dilakukan secara kontinu, minimal tiga bulan berturut-turut, bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, intervensi di desa perlu dipantau setiap hari, mulai dari konsumsi makanan anak hingga kebersihan lingkungan, yang memerlukan perhatian anggaran yang fokus dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pusat.
