Pemerintah berencana memberlakukan Peraturan Perlindungan Pengguna Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas) mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Aturan ini membatasi akses digital anak di bawah 16 tahun pada sejumlah aplikasi.
YouTube Indonesia menyatakan mendukung tujuan pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Namun, YouTube menilai pelarangan secara menyeluruh berpotensi menghilangkan lapisan perlindungan yang sudah tersedia di platform tersebut.
Menurut YouTube Indonesia, regulasi yang efektif perlu mempertimbangkan tahapan perkembangan usia anak dan remaja, sekaligus memberi ruang bagi orang tua untuk menentukan batasan penggunaan. YouTube juga menawarkan alternatif berupa fitur pengawasan yang diklaim dapat membantu menjaga keamanan anak saat mengakses konten.
YouTube menyebut 92 persen orang tua di Indonesia yang menggunakan fitur pengawasan merasa lingkungan digital menjadi lebih aman dan terkontrol. Perusahaan itu juga merinci empat fitur utama yang dikatakan mendukung keamanan pengguna anak dan remaja.
Pertama, pengaturan waktu tayang YouTube Shorts yang memungkinkan orang tua membatasi durasi menonton, termasuk hingga nol menit. Kedua, teknologi verifikasi usia berbasis AI yang disebut akan segera diluncurkan di Indonesia untuk menyesuaikan perlindungan bagi pengguna remaja. Ketiga, fitur Family Link yang memberikan kendali kepada orang tua, termasuk pengaturan jadwal, waktu istirahat, waktu tidur, serta penguncian layar dari jarak jauh. Keempat, fitur perlindungan kesejahteraan digital (digital wellbeing) yang aktif otomatis untuk pengguna di bawah 18 tahun, seperti pengingat istirahat, penonaktifan notifikasi malam, dan penonaktifan fitur autoplay.
YouTube berpendapat, pembatasan menyeluruh justru dapat menghilangkan akses anak-anak terhadap fitur perlindungan dan kontrol orang tua yang telah tersedia.
Selain aspek perlindungan, YouTube juga menyoroti perannya sebagai platform pembelajaran yang dinilai membantu membuka akses pendidikan, termasuk bagi siswa di daerah terpencil. YouTube menyebut sekitar 90 persen orang tua setuju bahwa platform tersebut mempermudah akses pembelajaran. Karena itu, pembatasan dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan.
“Menghapus akun pengguna di bawah 16 tahun secara menyeluruh berisiko menciptakan kesenjangan pengetahuan, serta menghalangi hak siswa di desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesetaraan akses dalam belajar yang sama dengan mereka yang berada di kota besar,” tulis tim YouTube Indonesia.
YouTube juga menyinggung kontribusi ekosistem kreator edukasi di platformnya. Sejak 2020, Akademi Edukreator disebut telah membantu guru dan kreator membangun konten pembelajaran digital. YouTube menyatakan 96 persen guru pengguna telah mengintegrasikan konten YouTube dalam rencana pembelajaran.
Di sisi lain, YouTube menekankan perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi, kolaborasi, dan penguatan peran orang tua. YouTube mendorong pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan berbasis risiko yang lebih kontekstual, agar perlindungan anak tetap seimbang dengan akses informasi dan peluang belajar.
