Ketegangan geopolitik global belakangan disebut kian meningkat seiring langkah Amerika Serikat (AS) mengerahkan kekuatan militernya ke sejumlah negara, termasuk Venezuela dan Iran. Di saat yang sama, Washington juga menggunakan instrumen ekonomi berupa ancaman tarif impor terhadap beberapa mitra dagang, termasuk Indonesia. Situasi ini membuat China meningkatkan kewaspadaan.
Presiden China Xi Jinping dilaporkan menyiapkan rencana jangka panjang untuk menghadapi rivalitas dengan AS. Dalam rencana lima tahun yang disampaikan pada rapat parlemen nasional di Beijing, Xi disebut mengalihkan sumber daya ke kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), komputasi kuantum, dan teknologi strategis lainnya, sembari memperluas kekuatan militer China.
Rencana tersebut mencerminkan pandangan Xi bahwa persaingan dengan AS pada akhirnya akan ditentukan oleh inovasi teknologi yang mendorong kekuatan ekonomi, militer, dan budaya. Dalam dokumen itu tercantum pernyataan, “Di tengah persaingan internasional yang sengit, kita harus memenangkan inisiatif strategis.”
China disebut semakin agresif mengembangkan inovasi, termasuk bio-manufaktur, energi hidrogen dan fusi, antarmuka otak-komputer, kecerdasan terwujud (embodied intelligence), serta jaringan seluler 6G.
Pemblokiran teknologi dinilai jadi titik balik
Dalam beberapa tahun terakhir, AS kerap memberlakukan pembatasan terhadap teknologi China. Pembatasan itu juga menyasar sektor swasta, termasuk aturan yang membatasi penggunaan teknologi asal China.
Salah satu contoh yang disebut adalah kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden pada 2023 yang membatasi Nvidia menjual chip canggih ke China, termasuk GPU H200 yang digunakan untuk pengembangan AI. Saat itu, pembatasan tersebut dikaitkan dengan alasan keamanan nasional AS dan kekhawatiran bahwa penjualan teknologi akan membuat China unggul dalam kompetisi AI.
Disebutkan pula bahwa pada 2025, pembatasan itu dianulir oleh Presiden Donald Trump sehingga Nvidia kembali diizinkan menjual chip AI canggih ke China. Selain itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) juga disebut melarang router terbaru buatan asing mulai Januari 2026. Meski tidak menyebut negara tertentu, sejumlah analis menduga kebijakan itu menargetkan perangkat keras asal China.
Perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE juga pernah menjadi sasaran pembatasan melalui daftar hitam (entity list), yang berdampak pada larangan menjual produk maupun memperoleh komponen dari perusahaan AS. Hingga kini, Huawei masih diblokir, sehingga sejumlah produknya tidak dapat menggunakan teknologi AS. Di sektor ponsel, misalnya, perangkat Huawei tidak dibekali sistem operasi Android buatan Google, dan perusahaan itu membangun sistem operasinya sendiri, HarmonyOS.
Dengan rangkaian pembatasan yang berulang, pemerintah China memandang kemandirian sebagai kebutuhan mendesak. Pada Oktober lalu, Xi menyatakan China harus memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan keunggulan yang dimiliki. Strategi tersebut diarahkan agar ekonomi dan militer China tidak rentan terhadap pemutusan akses semikonduktor canggih dan teknologi penting lain dari Barat.
Gerard DiPippo, analis senior sekaligus Associate Director di RAND China Research Center, menilai para pemimpin China berpandangan Washington akan terus berupaya membatasi perkembangan teknologi China.
Xi juga disebut akan meningkatkan keunggulan China pada logam tanah jarang. Beijing sempat mempertimbangkan pembatasan ekspor sebagai respons atas tarif AS, tetapi langkah itu urung dilakukan karena kedua pihak menghentikan aksi balasan tarif impor.
Daniel R. Russel, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, menilai serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari serta intervensi AS di Venezuela yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro demi mengambil alih minyak, menjadi alarm bagi Beijing. Ia menyebut para pemimpin China meningkatkan kewaspadaan terhadap Trump.
“Trump mungkin mengira ia sedang menunjukkan kekuatan militer untuk mengintimidasi Beijing. Namun, tindakannya di Venezuela dan Iran, justru kemungkinan besar akan mendorong Beijing memperkuat kemampuan untuk melawan AS, dan mempererat hubungan dengan Rusia,” kata Russel.
Anggaran militer naik 7 persen
Di sisi militer, Xi disebut berkomitmen meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata Tentara Pembebasan Rakyat (TKR). China juga akan menaikkan anggaran militernya sebesar 7 persen tahun ini dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 277 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.710 triliun.
Meski demikian, Xi menekankan kemenangan jangka panjang tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kemampuan China mendominasi industri masa depan. Rencana tersebut juga menargetkan terobosan teknologi, termasuk pengembangan obat-obatan, penambangan laut dalam, serta riset energi fusi.
Kyle Chan dari Brookings Institution menyebut pemerintah China yakin dapat melampaui AS di bidang AI, robotika, komputasi kuantum, dan 6G. Namun, meski visi ditetapkan secara nasional, implementasi kerap terjadi di tingkat daerah, yang berpotensi memicu lonjakan produksi dan meluber ke pasar luar negeri.
Zongyuan Zoe Liu dari Council on Foreign Relations memperingatkan bahwa jika kebijakan industri dijalankan dengan koordinasi minim di tingkat lokal, kelebihan kapasitas berpotensi terus terjadi. Menurutnya, kondisi itu dapat mendorong produsen China mencari pembeli di berbagai negara melalui kombinasi ekspor dan pemindahan kapasitas produksi ke luar negeri.
