Ketegangan geopolitik yang berlanjut sejak tahun lalu mendorong China meningkatkan kewaspadaan terhadap Amerika Serikat (AS). Di tengah pengerahan kekuatan militer AS ke sejumlah negara seperti Venezuela dan Iran, Washington juga menekan beberapa mitra dagang melalui kebijakan tarif impor, termasuk Indonesia.
Dalam situasi tersebut, Presiden China Xi Jinping dilaporkan menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi rivalitas dengan AS. Beijing disebut mengalihkan fokus sumber daya ke pengembangan kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, dan teknologi strategis lain, sembari terus memperkuat kapasitas militernya.
Rencana ambisius untuk lima tahun ke depan itu dipaparkan dalam sidang parlemen nasional di Beijing beberapa waktu lalu, sebagaimana dilaporkan New York Times pada Rabu (4/3/2026). Arah kebijakan ini menunjukkan Xi memandang persaingan dengan AS pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan inovasi teknologi yang menopang kekuatan ekonomi, militer, dan budaya.
Karena itu, China disebut semakin agresif mengembangkan sejumlah bidang, mulai dari bio-manufaktur, energi hidrogen dan fusi, antarmuka otak-komputer, embodied intelligence, hingga jaringan seluler 6G. Dalam dokumen rencana tersebut, China menekankan pentingnya merebut posisi unggul di tengah kompetisi global yang kian ketat.
Langkah Beijing juga dipengaruhi rangkaian pembatasan teknologi yang diberlakukan AS dalam beberapa tahun terakhir. Pembatasan itu menyasar berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, melalui aturan ketat terkait penggunaan dan akses terhadap teknologi asal China.
Salah satu contoh terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pada 2023, pemerintah AS membatasi Nvidia untuk menjual chip canggih ke China, termasuk kartu grafis (GPU) H200 yang digunakan untuk pengembangan AI. Biden beralasan penjualan teknologi AS ke China dapat mengancam keamanan nasional sekaligus membuat Beijing unggul dalam persaingan AI.
Pada 2025, kebijakan tersebut dibatalkan oleh Donald Trump yang kembali mengizinkan Nvidia menjual chip AI canggih ke pasar China. Sementara itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) juga melarang penggunaan router terbaru buatan asing mulai Januari 2026. Meski tidak menyebut negara tertentu, sejumlah analis menilai kebijakan ini terutama diarahkan untuk menahan laju perangkat keras asal China.
Sebelumnya, perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE juga pernah menjadi sasaran pembatasan. Keduanya masuk dalam daftar hitam (entity list) yang membatasi penjualan produk serta akses komponen dari perusahaan AS. Hingga kini, Huawei masih terkena blokade, yang berdampak pada produk-produk tertentu, termasuk ponsel yang tidak lagi menggunakan sistem operasi Android milik Google. Huawei kemudian mengembangkan sistem operasi sendiri bernama HarmonyOS.
Rangkaian pembatasan yang berulang membuat pemerintah China memandang kemandirian teknologi sebagai kebutuhan mendesak. Pada Oktober lalu, Xi menyatakan China perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, sekaligus memperkuat strategi agar ekonomi dan militernya tidak mudah goyah akibat terputusnya akses terhadap semikonduktor canggih dan teknologi penting lain dari Barat.
Analis senior sekaligus Associate Director di RAND China Research Center, Gerard DiPippo, menilai para pemimpin China berpandangan Washington akan terus berupaya membatasi perkembangan teknologi China. Xi juga disebut ingin memperkuat posisi China dalam sektor logam tanah jarang, yang ekspornya sempat dibatasi Beijing sebagai respons atas tarif AS. Namun, pembatasan itu akhirnya tidak diteruskan setelah kedua negara menghentikan langkah balasan tarif impor.
Menurut Daniel R. Russel, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari serta intervensi AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro untuk mengambil alih minyak menjadi alarm bagi Beijing. Ia menilai langkah tersebut justru dapat mendorong China memperkuat kemampuan untuk melawan AS dan mempererat hubungan dengan Rusia.
Di sisi lain, Xi menyatakan komitmen untuk memperkuat kemampuan militer Tentara Pembebasan Rakyat (TKR). China berencana menaikkan anggaran militernya sebesar 7 persen tahun ini dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 277 miliar dollar AS atau setara Rp 4.710 triliun.
Meski demikian, Xi menegaskan kemenangan jangka panjang tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan kemampuan China menguasai industri masa depan. Karena itu, rencana tersebut juga menargetkan terobosan teknologi, mulai dari pengembangan obat-obatan, penambangan laut dalam, hingga riset energi fusi.
Peneliti dari Brookings Institution, Kyle Chan, menyebut pemerintah China yakin dapat melampaui AS dalam bidang AI, robotika, komputasi kuantum, dan 6G. Namun, meski visi telah ditetapkan di tingkat nasional, implementasinya kerap dijalankan pemerintah daerah, yang berpotensi memicu lonjakan produksi dan meluber ke pasar internasional.
Zongyuan Zoe Liu dari Council on Foreign Relations menilai jika kebijakan industri dijalankan dengan koordinasi minim di tingkat lokal, kelebihan kapasitas akan terus terjadi. Dalam kondisi itu, produsen China disebut akan terus mencari pembeli di berbagai negara melalui kombinasi ekspor dan pemindahan kapasitas produksi ke luar negeri.
