Menjelang hari pemilihan, informasi yang salah dan narasi yang menyimpang tentang pemilu semakin marak beredar di internet. Distorsi tersebut menyasar berbagai aspek, mulai dari sifat demokratis pemilihan, proses konsultasi, pencalonan kandidat, hingga isu keterbukaan dan transparansi.
Yang dinilai mengkhawatirkan, bentuk disinformasi terbaru kerap tidak tampil sebagai kebohongan yang terang-terangan. Konten semacam ini justru disajikan seolah objektif, dibungkus sebagai “saran”, “analisis”, atau “kritik”, sehingga pembaca kesulitan membedakan antara opini yang membangun dan distorsi yang disengaja.
Dalam sejumlah kasus, penulis menyamar sebagai “pengamat” atau pihak yang mengaku memahami proses pemilu, lalu menyampaikan komentar sugestif yang perlahan menanamkan keraguan. Taktik lain juga digunakan, seperti manipulasi konsep dengan menyamakan demokrasi semata-mata dengan sistem multipartai, melabeli penolakan terhadap pandangan keliru sebagai “pembatasan kebebasan”, atau memakai dalih kebebasan berbicara untuk membenarkan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Selain itu, terdapat konten yang mengutip peraturan pemilu secara selektif—hanya menekankan satu detail lalu menarik kesimpulan negatif. Ada pula yang menggunakan insiden terisolasi untuk menggeneralisasi sifat pemilu secara keseluruhan, atau membandingkan secara mekanis dengan model pemilu negara lain tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan kondisi spesifik Vietnam. Narasi semacam ini dipandang sengaja dibangun untuk menabur keraguan dan melemahkan kepercayaan pemilih.
Penyebaran informasi menyesatkan tersebut sering dilakukan melalui akun anonim dan grup privat di media sosial, sehingga asal-usul dan tujuannya sulit diverifikasi.
Di wilayah seperti Provinsi Dak Lak—yang memiliki wilayah luas, sebaran penduduk terpencar, banyak desa terpencil, serta proporsi minoritas etnis yang tinggi—ruang digital menjadi sumber informasi penting, bahkan utama, bagi sebagian warga. Perbedaan akses dan kemampuan memilah informasi antarwilayah dinilai membutuhkan panduan sejak dini agar misinformasi tidak memengaruhi psikologi sosial dan konsensus publik.
Karena itu, upaya mengidentifikasi kebohongan dan mengungkap karakter sebenarnya dari narasi yang terdistorsi dipandang menjadi kebutuhan penting dalam kerja komunikasi pemilu saat ini. Ketika informasi resmi tertinggal dari laju penyebaran misinformasi, informasi yang benar berisiko tertutup. Tantangannya bukan hanya soal ketepatan waktu, tetapi juga bagaimana menghadirkan konten yang akurat, mudah dipahami, dan mampu menjangkau ruang daring secara luas.
Di Dak Lak, di bawah kepemimpinan komite Partai di berbagai tingkatan, kegiatan komunikasi pemilu dilaporkan dijalankan serentak dari tingkat provinsi hingga akar rumput. Sistem propaganda dan mobilisasi massa disebut memberikan arahan konten, memantau opini publik, menyampaikan informasi resmi secepatnya, serta melawan konten menyesatkan.
Selain melalui pers dan portal daring, berbagai saluran komunikasi lain juga terus digerakkan, seperti sistem penyiaran tingkat akar rumput, pertemuan cabang Partai, serta kegiatan di desa, dusun, dan kawasan permukiman. Peran para tetua desa dan tokoh berpengaruh turut diperkuat untuk memobilisasi dan memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama di wilayah minoritas etnis.
Penanganan informasi berbahaya dan menyesatkan tentang pemilu ditegaskan bukan hanya tugas otoritas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh sistem politik dan setiap warga. Komite Partai di berbagai tingkatan berperan mengarahkan agar informasi pemilu tersebar seragam, tepat waktu, dan mudah dipahami, sekaligus mendeteksi serta membantah konten palsu segera setelah muncul.
Di saat yang sama, Front Tanah Air serta organisasi politik dan sosial di provinsi tersebut terus melakukan sosialisasi dan mobilisasi agar anggota serta masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menerima informasi secara selektif dan tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Pemilih juga diingatkan bahwa menjaga lingkungan informasi yang sehat berkaitan langsung dengan perlindungan hak mereka dalam menentukan pilihan melalui suara.
Media lokal disebut memegang peran penting dalam membentuk opini publik. Dengan menyajikan informasi tepat waktu mengenai perkembangan dan prosedur pemilihan, serta menjelaskan isu yang menjadi perhatian masyarakat, media membantu pemilih memahami situasi secara benar dan menyeluruh, sehingga pengaruh misinformasi di internet dapat dibatasi.
Disinformasi pemilu di ruang digital dinilai sebagai tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Kewaspadaan dan penolakan tepat waktu terhadap konten menyimpang dipandang penting untuk memastikan pemilu berjalan sesuai hukum, sekaligus menjaga ketahanan ideologis di ruang maya.
