Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menjadi tuan rumah kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat (PKPRIM) yang digagas Komisi X DPR RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Hilirisasi Riset Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
Acara tersebut menghadirkan peneliti BRIN Yanu Endar Prasetyo PhD dan Kepala Bidang Riset DRPM Umsida Dr Rahmania Sri Untari MPd sebagai narasumber. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya Wakil Rektor I Umsida Prof Dr Hana Catur Wahyuni ST MT IPM, anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin, serta dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Umsida.
Dalam sambutannya, Prof Hana Catur Wahyuni menekankan pentingnya riset agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi. Ia mengingatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut keterlibatan aktif dalam penelitian.
“Kita tidak bisa hidup tanpa penelitian. Ilmu dan teknologi itu selalu berkembang. Kalau kita tidak rajin mengikuti penelitian maka kita tidak akan mengikuti perkembangannya,” ujarnya. Menurut Hana, ketertinggalan dalam riset dapat berdampak pada kondisi finansial dan penguasaan teknologi masyarakat. “Kalau kita tidak mengikuti penelitian, kita akan tertinggal. Akhirnya kita hanya menjadi pengguna, bahkan bisa menjadi objek,” katanya.
Hana juga menyampaikan bahwa Umsida mendorong inovasi melalui kebijakan akademik, salah satunya jalur kelulusan tanpa skripsi. Ia menyebut kebijakan tersebut telah berjalan hampir empat tahun.
“Sudah hampir 4 tahun kami mempunyai jalur lulus tanpa skripsi. Jadi mahasiswa tidak perlu mengerjakan skripsi. Tapi ketika mereka mempunyai karya yang bisa diimplementasikan di masyarakat itu bisa dijadikan pengganti skripsi,” terangnya. Ia menilai langkah itu sebagai upaya menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan konsep kampus berdampak.
Selain membahas riset, Hana memaparkan dampak program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa Umsida. Ia menyebut rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa penerima KIP berada di atas 3,65. “Bagaimana kita bisa belajar dengan nyaman kalau masih memikirkan biaya? Dengan KIP, mahasiswa bisa fokus akademik dan pengembangan diri,” jelasnya. Menurutnya, program tersebut juga mendorong penguatan soft skill mahasiswa.
Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin mengapresiasi capaian akademik mahasiswa penerima KIP di Umsida. Ia mengaku bangga karena banyak mahasiswa meraih IPK tinggi, termasuk di atas 3,8.
“Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. KIP yang kami titipkan setiap tahun, sekitar 700 mahasiswa bisa kami bantu untuk lulus S1. Ini amanah yang harus kami jaga,” ujarnya. Ia juga mengingatkan peran doa orang tua dalam perjalanan pendidikan mahasiswa. “KIP ini tidak lepas dari doa orang tua kalian. Maka wujudkan rasa syukur itu dengan belajar sungguh-sungguh dan meraih prestasi terbaik,” pesannya.
Lita menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan monitoring agar mahasiswa penerima KIP dapat lulus dengan hasil yang membanggakan. Ia menyebut peluang penambahan kuota KIP bagi Umsida hingga 2029 turut dibuka, menyesuaikan perkembangan ke depan.
Dalam konteks program PKPRIM, Lita menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas riset dan inovasi. “Jangan sampai program ini hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ini tanggung jawab kita bersama karena dibiayai oleh rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya hilirisasi riset di perguruan tinggi. Menurutnya, masih banyak hasil penelitian yang berhenti pada laporan akademik dan belum memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Hilirisasi riset berarti membawa hasil penelitian keluar dari laboratorium menuju masyarakat dan industri. Ketika riset menjadi produk atau solusi, di situlah ia memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata,” jelasnya.
Lita menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara DPR RI, BRIN, dan perguruan tinggi agar program tidak berhenti pada kegiatan seremonial. “Riset harus hadir dari rakyat, diteliti secara ilmiah, dimonitor oleh BRIN, dan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
