Pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia didorong untuk semakin mengadopsi pendekatan berbasis sains dan teknologi, di tengah keterbatasan data yang kerap menjadi hambatan utama dalam merumuskan kebijakan di wilayah pesisir. Salah satu pendekatan yang kini diperkenalkan adalah penggunaan simulasi komputer untuk menguji strategi pemanfaatan atau harvest strategy sebelum diterapkan di lapangan.
Pendekatan berbasis simulasi ini diharapkan dapat membantu nelayan pesisir menjaga keberlanjutan stok ikan sekaligus meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini dinilai relevan karena perikanan pesisir di Indonesia umumnya bersifat multispesies, menggunakan alat tangkap yang beragam, serta minim data runtut waktu (time series) tangkapan yang lengkap—kondisi yang meningkatkan ketidakpastian dalam perumusan tata kelola.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tri Ernawati, menjelaskan bahwa harvest strategy bukanlah sebuah aturan tunggal, melainkan ekosistem pengelolaan yang terdiri dari berbagai komponen saling terkait. Komponen tersebut mencakup pemantauan (monitoring), pengkajian stok, hingga aturan pengendalian pemanfaatan atau harvest control rule (HCR).
“Ini kesatuan kerangka kerja formal. Di dalamnya ada monitoring, ada pengkajian, dan yang paling krusial adalah aturan pengendalian. Tanpa aturan pengendalian yang jelas, pengelolaan tidak akan berjalan secara adaptif,” kata Tri dalam kuliah umum daring kolaboratif bertajuk “Pengembangan dan Penerapan Kerangka Kerja Pengujian Simulasi Strategi Pemanfaatan untuk Perikanan Skala Kecil yang Dikelola Masyarakat” pada Jumat (27/3/2026).
Tri juga menekankan pengelolaan perikanan tidak semestinya berhenti hanya karena data terbatas atau dianggap belum komprehensif. Menurutnya, data yang tersedia tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk dikemas dalam pengelolaan perikanan.
Dari sisi pengembangan metode, Kepala Teknologi dan Peneliti Blue Matter Science, Adrian Hordyk, menyebut strategi pemanfaatan pada dasarnya merupakan serangkaian aturan yang disepakati sebelumnya untuk menentukan berapa banyak penangkapan ikan yang boleh dilakukan berdasarkan status stok terkini. Ia mengibaratkannya seperti sistem navigasi otomatis: ketika data menunjukkan stok menurun, sistem akan memicu “tuas” pengelolaan untuk mengurangi tekanan penangkapan.
“Ini berguna memberi ruang bagi alam untuk pulih,” ujarnya dalam acara yang sama.
Adrian memaparkan pengujian dilakukan dengan membangun model matematis di komputer yang mendeskripsikan sistem perikanan, lalu mengevaluasi berbagai strategi pemanfaatan melalui eksperimen virtual. Menurutnya, keuntungan utama metode ini adalah nelayan tidak perlu menjadi subjek eksperimen regulasi yang berisiko menurunkan hasil tangkapan di dunia nyata.
Dalam praktiknya, penerapan intervensi dan aturan baru di laut—seperti pembatasan ukuran alat tangkap minimum atau penutupan wilayah penangkapan—dapat berdampak langsung pada penghidupan dan perekonomian masyarakat pesisir apabila kebijakan yang dipilih keliru. Uji coba langsung di lapangan dinilai berisiko tinggi, berjalan lambat, dan sulit dievaluasi secara presisi.
“Ini dijalankan dalam model komputer tanpa risiko. Tidak ada kerugian di dunia nyata karena kita beroperasi pada populasi virtual,” kata Adrian.
Sejumlah studi kasus yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan penerapan strategi penangkapan berbasis simulasi berpotensi meningkatkan biomassa ikan dan hasil tangkapan dibandingkan kondisi tanpa pengelolaan (status quo). Analisis simulasi juga mengindikasikan penutupan sementara dan batas ukuran minimum dapat meningkatkan biomassa serta hasil tangkapan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah perikanan gurita dengan tekanan eksploitasi tinggi. Dalam simulasi, penambahan durasi penutupan sementara lokasi tangkapan berkorelasi positif dengan peningkatan biomassa dan hasil tangkapan. Skenario penutupan 12 bulan—yang disebut setara dengan penutupan permanen 25% area—menunjukkan capaian tertinggi dibandingkan durasi penutupan yang lebih pendek.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat pesisir, pemerintah, dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk merancang strategi pengelolaan yang adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Temuan tersebut juga dinilai relevan diterapkan di negara lain dengan karakteristik perikanan skala kecil yang serupa.
Di sisi lain, keterlibatan komunitas lokal dinilai menjadi kunci. Kepala Bidang Sains Terapan dan Pengelolaan Adaptif Blue Ventures, Indah Rufiati, menyatakan inisiatif lokal merupakan fondasi paling krusial untuk menopang ketepatan simulasi. Ia menyebut komunitas perikanan skala kecil yang didampingi Blue Ventures dan mitra organisasi lokal telah mengumpulkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan.
“Penelitian ini menunjukkan data dapat dimanfaatkan untuk opsi dan rekomendasi lebih kuat, sekaligus memperkirakan hasil yang dicapai dari upaya yang dilakukan,” kata Indah, Jumat (27/3/2026).
Dalam panel yang sama, peneliti BRIN Erfind Nurdin menyoroti realitas bahwa pelaku utama perikanan skala kecil di Indonesia adalah nelayan kecil hingga sangat kecil, yang melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menyebut nelayan kecil mencakup sekitar 90% dari total nelayan di Indonesia, sehingga kebijakan pemerintah perlu dirumuskan secara matang dan hati-hati.
“Agar tidak memicu gejolak sosial maupun penolakan keras dari masyarakat bawah,” ujarnya.
Erfind juga menjelaskan keterbatasan nelayan kecil, mulai dari jangkauan melaut yang tidak jauh hingga target tangkapan yang cenderung sama. Karena itu, apabila ada kebijakan pembatasan, pemerintah perlu memikirkan solusi atau alternatif mata pencaharian.
Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif: nelayan dan komunitas lokal harus dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, sinergi diperlukan karena nelayan merupakan pihak yang paling merasakan dampak aturan di lapangan.
“Kondisi rentan nelayan kecil berbeda jika dibandingkan dengan perikanan skala industri. Pelaku industri laut memiliki modal besar dan dapat dengan mudah berpindah serta beroperasi di wilayah lain,” kata Erfind.
