Pada awal Maret 2021, Indonesia genap memasuki tahun pertama menghadapi pandemi COVID-19. Selama periode ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus, namun hingga kini belum ada langkah yang benar-benar efektif menekan kasus secara signifikan.

Data per awal Maret 2021 menunjukkan lebih dari 1,3 juta orang di Indonesia terinfeksi COVID-19 dengan korban jiwa melebihi 36 ribu orang, menjadikan angka kasus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara. Momen setahun pandemi ini menjadi titik penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penilaian Kinerja Penanganan Pandemi Indonesia secara Internasional

Penelitian global yang dilakukan Institute Lowy di Sydney pada Januari 2021 menilai kinerja penanganan COVID-19 di 98 negara menggunakan enam indikator utama, termasuk jumlah kasus, kematian, dan kapasitas pengujian per populasi. Dari hasil pemeringkatan tersebut, Indonesia mendapat skor 24,7, menempatkan posisi ke-13 dari bawah. Sebaliknya, Selandia Baru, Vietnam, dan Taiwan berada pada peringkat teratas dengan skor di atas 86.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi maupun sistem politik tidak terlalu berpengaruh pada keberhasilan penanganan pandemi. Sebaliknya, negara dengan populasi kecil, kohesivitas masyarakat yang tinggi, dan lembaga negara yang kompeten menunjukkan kinerja lebih baik. Indonesia, dengan populasi besar dan sistem kesehatan yang belum merata, memiliki potensi besar pada struktur sosial masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal perlu menjadi fokus kebijakan ke depan.

Evaluasi Sistem Kesehatan dan Kebutuhan Perbaikan

Bappenas menerbitkan buku bunga rampai berjudul Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia yang mengungkap kelemahan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi. Sistem surveilans belum berjalan optimal, data antar daerah dan pusat belum terintegrasi dengan baik, serta keterampilan pengelolaan data di daerah masih rendah.

Selain itu, kapasitas laboratorium belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia karena belum beroperasi 24 jam penuh. Keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas perawatan, ruang isolasi, dan pengolahan limbah medis juga menjadi kendala serius, terutama jika terjadi lonjakan kasus. Sistem rujukan yang ada saat ini belum adaptif menghadapi dinamika pandemi.

Perilaku Masyarakat dan Intervensi yang Diperlukan

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 dengan 90.967 responden menunjukkan dua alasan utama rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan: ketidaktegasan penerapan sanksi (55%) dan persepsi tidak adanya kasus COVID-19 di lingkungan sekitar (39%).

Temuan ini mengindikasikan perlunya penerapan sanksi yang konsisten serta transparansi informasi di tingkat komunitas seperti RW dan RT agar masyarakat lebih waspada dan disiplin menjalankan protokol. Fokus perhatian juga perlu ditujukan pada tempat-tempat dengan pelanggaran protokol tinggi, seperti pasar tradisional dan angkutan umum.

Untuk mengubah perilaku, media sosial, televisi, dan WhatsApp menjadi saluran utama yang efektif. Kelompok usia 17-30 tahun memerlukan perhatian khusus karena sebagian dari mereka merasa tidak mungkin tertular COVID-19, sehingga potensi risiko penularan di kelompok ini cukup tinggi.

Dampak Pandemi terhadap Populasi Rentan

Survei gabungan Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, dan 12 universitas lainnya di 120 kabupaten/kota menemukan dampak negatif pandemi terhadap kesehatan ibu dan anak. Pembatasan kunjungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang terinfeksi, dan kekhawatiran masyarakat menyebabkan penurunan kunjungan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita, serta cakupan imunisasi dasar lengkap.

Dari kabupaten/kota yang disurvei, 59 daerah mengalami dampak sedang, 46 ringan, dan 15 berat. Selain itu, 28,3% kabupaten/kota mencatat peningkatan angka kematian ibu dan anak selama 2020 yang terkait dampak tidak langsung pandemi. Oleh karena itu, diperlukan program inovatif dan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak pada tahun ini.

Tantangan dan Strategi Vaksinasi COVID-19

Sebuah studi pra-publikasi yang dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Bandung dan universitas lain menggunakan pemodelan matematika di tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) menunjukkan kemungkinan terjadinya lebih dari satu puncak wabah, meskipun puncak berikutnya diperkirakan tidak sebesar puncak pertama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa vaksinasi paling efektif jika dilakukan pada tahap awal pandemi untuk segera menekan kasus dan kematian. Vaksinasi setelah puncak kasus terjadi tidak memberikan pengurangan kematian yang signifikan. Selain itu, program vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan konsisten dengan prioritas sasaran pada orang dewasa aktif dan kelompok usia di atas 50 tahun.

Kesimpulan

Lima riset tersebut memberikan bukti ilmiah yang cukup untuk menyusun kebijakan penanganan pandemi yang lebih efektif di Indonesia. Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis bukti ini sangat bergantung pada kemauan politik kuat dari seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.