Pemerintah Indonesia menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai kerangka tata kelola nasional yang ditujukan untuk mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan teknologi berlangsung secara etis, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, mengatakan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Menurut dia, Indonesia berencana memperkenalkan Perpres AI yang akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas agar inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang terpercaya.
Pernyataan itu disampaikan Ismail dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang, pada Senin (16/3), sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ismail menilai AI membuka peluang besar untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kualitas layanan publik. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan baru yang menyertai perkembangan AI, seperti misinformasi dan deepfake, potensi bias dan diskriminasi, hingga risiko terhadap privasi data dan keamanan siber.
Karena itu, Indonesia memandang tata kelola AI perlu dibangun melalui pendekatan yang menyeimbangkan inovasi dan pengelolaan risiko. Pendekatan tersebut mencakup pengembangan AI yang berpusat pada manusia (human-centered AI), penguatan kolaborasi multipihak, serta pembangunan fondasi ekosistem digital melalui infrastruktur, tata kelola data, dan pengembangan talenta digital.
Ismail menegaskan, bagi Indonesia, AI tidak hanya terkait kemajuan teknologi, tetapi juga bagaimana inovasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Selain menyiapkan Perpres, pemerintah juga tengah memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional sebagai panduan strategis pengembangan ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan kompetitif. Peta jalan tersebut memuat prinsip-prinsip etika utama, antara lain inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
Ismail menyebut keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kepercayaan. Menurutnya, membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI.
Melalui forum Hiroshima AI Process, Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi global dalam tata kelola AI, termasuk berbagi praktik terbaik, pengembangan standar internasional untuk AI tepercaya, peningkatan kapasitas negara berkembang, serta pengembangan inovasi AI yang bertanggung jawab dan mendukung kepentingan publik.
Ismail menyatakan, AI akan membentuk masa depan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan bermanfaat bagi semua.
