Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras pada Kamis (26/3/2026) terkait rencana aksi unjuk rasa warga yang memprotes pemutusan internet massal. Pemerintah menegaskan akan menangkap siapa pun yang terlibat dalam protes menentang kebijakan tersebut, menyusul gelombang keresahan publik akibat gangguan jaringan yang melumpuhkan berbagai wilayah di Rusia.
Sebelumnya, otoritas Moskow sempat mencabut pembatasan internet seluler pada Rabu (25/3/2026) setelah pemutusan total selama tiga minggu. Meski Kremlin menyatakan kebijakan itu dilakukan demi keamanan nasional, warga melaporkan kualitas koneksi di sebagian besar wilayah kota masih buruk dan tidak stabil.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menjelaskan pembatasan internet seluler dilakukan untuk menekan risiko serangan pesawat tak berawak (drone) yang dinilai semakin canggih. Menurut otoritas keamanan, platform komunikasi seperti Telegram kerap disalahgunakan pihak asing untuk koordinasi sabotase.
“Semua pemutusan dan pembatasan komunikasi dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang yang berlaku saat ini,” ujar Peskov.
Kebijakan pembatasan tersebut dilaporkan meluas hingga wilayah Oryol dan Tula sebagai bagian dari strategi pertahanan elektronik yang bertujuan memutus navigasi drone. Namun, sejumlah ahli menduga gangguan ini merupakan uji coba sistem whitelist untuk menyaring akses internet global secara permanen. Dampaknya, kebijakan itu juga disebut menyulitkan koordinasi militer Rusia di garis depan, yang terpaksa kembali menggunakan kabel dan radio analog.
Di sisi ekonomi, gangguan akses internet selama berminggu-minggu dinilai menimbulkan kerugian besar. Harian bisnis Kommersant memperkirakan kerugian di Moskow mencapai 1 miliar rubel atau sekitar Rp207,93 miliar per hari. Sejumlah layanan seperti transportasi daring, jasa pengiriman, dan sistem pembayaran elektronik dilaporkan lumpuh, sehingga warga kembali mengandalkan transaksi tunai.
Peskov menyebut dampak kebijakan tersebut terhadap dunia usaha masih akan menjadi bahan kajian lebih lanjut. “Dampak kebijakan ini terhadap dunia bisnis tentu akan menjadi subjek analisis tambahan,” katanya.
Kelangkaan akses digital turut memicu kenaikan permintaan teknologi analog. Penjualan peta kertas dilaporkan meningkat tiga kali lipat, sementara permintaan pager dan walkie-talkie naik masing-masing 73 persen dan 27 persen. Dalam periode yang sama, pemerintah mulai mempromosikan “Max”, aplikasi komunikasi domestik yang dicurigai sebagian pihak sebagai sarana pengawasan digital dan langkah menuju isolasi internet permanen atau splinternet.
Merespons meningkatnya seruan protes di media sosial, Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan melarang segala bentuk demonstrasi tanpa izin. Kepolisian memperingatkan bahwa setiap upaya pengumpulan massa akan ditindak tegas.
“Semua upaya untuk menyelenggarakan acara semacam itu akan segera ditindak, dan penyelenggara serta pesertanya akan ditahan,” demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Penangkapan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di Perm, seorang warga senior bernama Viktor Gilin disebut ditahan setelah membawa spanduk tuntutan kebebasan berpendapat. Sementara di Novosibirsk, polisi menahan 16 orang, termasuk aktivis dan jurnalis. Di tengah pengetatan aturan, pejabat wilayah Primorye Alexander Sustov menilai larangan protes justru berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih besar.
“Situasi telah berubah dan hukum semakin ketat, namun protes tidak surut. Larangan apa pun justru akan memicu ketidakpuasan yang terus mengendap,” ujar Sustov.
