Rumman Chowdhury, ilmuwan data sekaligus pendiri organisasi nirlaba dan mantan direktur tim etika mesin di Twitter, menyampaikan kritik keras terhadap Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam sebuah panel di SXSW pada Kamis.
Dalam pernyataannya, Chowdhury menyinggung situasi ketika pendanaan dibekukan dan pegawai berada dalam ketidakpastian soal pemecatan, namun pekerjaan tetap harus berjalan. Ia menekankan bahwa layanan publik harus tetap beroperasi, seraya menyatakan bahwa Musk bukan pihak yang “membuat lampu tetap menyala”, meskipun menurutnya Musk ingin publik memercayai hal tersebut.
Menurut laporan tersebut, Musk dan DOGE bergerak cepat memangkas staf di sejumlah lembaga federal Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, langkah ini disebut dilakukan dengan cara yang mengorbankan keamanan siber. Dampaknya antara lain disebut merusak Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, mengurangi jumlah karyawan di Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, serta memberhentikan karyawan percobaan di Administrasi Penerbangan Federal.
Chowdhury menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi brain drain akibat pengurangan pegawai yang drastis dan gaya manajemen yang ia nilai kacau. Ia mengatakan melihat pola serupa di Twitter pada 2022, saat Musk mengakuisisi platform tersebut senilai 43 miliar dolar AS. Chowdhury termasuk di antara staf yang dipecat secara mendadak setelah pengambilalihan itu.
Ia menyebut ada perkiraan sekitar 20% karyawan Twitter telah pergi sebelum Musk resmi mengambil alih, lalu disusul pemecatan 30% lainnya. Menurutnya, hilangnya sebagian besar tenaga kerja—baik karena memilih keluar maupun diberhentikan—serta “bayangan” keberadaan Musk telah merusak budaya kerja di Twitter.
Chowdhury menilai situasi serupa lebih mengkhawatirkan jika terjadi pada pemerintah AS, yang perannya sangat penting bagi kehidupan warga Amerika maupun pihak di luar AS. Ia menegaskan bahwa meski Twitter merupakan perusahaan yang berdampak, kedudukannya tidak setara dengan pemerintahan. “Ia menciptakan lingkungan kacau, dan kekacauan bukanlah tempat di mana pekerjaan baik terjadi,” kata Chowdhury, merujuk pada Musk.
Selain itu, Chowdhury juga menentang visi Musk untuk Twitter—yang kini bernama X—yang menurutnya berkaitan dengan pendekatan politik Musk. Ia menuduh Musk menggunakan X sebagai alat propaganda untuk ideologi pribadinya, semacam “megafon” untuk mendorong perspektifnya ke publik.
Chowdhury membandingkan perilaku Musk dengan mantan CEO Twitter Jack Dorsey. Menurutnya, Dorsey tidak bertindak seperti Musk yang ia gambarkan aktif setiap hari di platform dengan opini pribadi, memblokir pengguna, memperkuat pihak tertentu, serta menyebut sebagian orang sebagai teroris.
Dalam artikel tersebut juga disebutkan sebuah laporan yang menemukan Musk membagikan klaim menyesatkan terkait pemilihan presiden AS 2024 yang ditonton hampir 1,2 miliar kali di X. Disebut pula bahwa pada unggahan tahun ini, Musk berulang kali membuat klaim palsu mengenai pengeluaran federal, agresi Ukraina, serta peran lembaga seperti Badan Manajemen Darurat Federal.
Musk juga dikabarkan mempertanyakan sistem pemeriksa fakta X, Community Notes, setelah fitur itu mengoreksi sebuah unggahan yang mengklaim Volodymyr Zelenskyy memiliki tingkat persetujuan rendah di negaranya. Dalam sebuah unggahan, Musk menyatakan tanpa menyertakan bukti bahwa Community Notes “semakin dimanfaatkan oleh pemerintah dan media warisan”.
