Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa dugaan manipulasi laporan tindak lanjut aduan warga pada aplikasi JAKI yang disebut menggunakan kecerdasan buatan (AI). Pemeriksaan diminta menyasar lurah Kalisari, Jakarta Timur, serta kepala suku dinas (Kasudin) terkait.
Instruksi tersebut disampaikan Pramono di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Ia juga meminta Inspektorat melakukan audit mendalam terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam proses verifikasi laporan masyarakat.
Pramono menegaskan tidak akan ada kompromi bagi pejabat yang terbukti melakukan kecurangan demi mempercantik kinerja secara fiktif. “Siapapun yang salah, harus diberikan hukuman,” ujarnya.
Menurut Pramono, integritas data menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Ia menekankan transparansi kepada publik tidak boleh dikorbankan, termasuk dengan alasan efisiensi teknologi.
“Ini tidak boleh terulang kembali, karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta, transparansi itu menjadi hal yang penting,” kata Pramono.
Ia juga mengingatkan bahwa kejujuran dalam pelaporan progres pekerjaan di lapangan lebih bernilai daripada manipulasi. “Lebih baik, misalnya lah, belum selesai, ya belum selesai aja. Daripada kemudian dilakukan dengan AI, yang notabene itu membohongi,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menyatakan kesiapan untuk berbenah setelah isu laporan fiktif buatan AI menjadi perhatian publik. Ke depan, Diskominfotik akan membantu Biro Pemerintahan mengidentifikasi bukti tindak lanjut aduan warga yang berpotensi menggunakan AI agar proses verifikasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
