Polri membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah. Fasilitas ini disiapkan sebagai pusat pengujian pendekatan pemolisian berbasis ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang kian kompleks.
Pembangunan laboratorium tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi kelembagaan Polri. Melalui fasilitas ini, Polri menargetkan pembentukan personel yang profesional, adaptif, dan humanis, termasuk melalui penguatan pola pikir, budaya kerja, serta cara bertindak anggota secara lebih sistematis.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mengatakan perubahan global yang dipicu kemajuan teknologi digital, dinamika geopolitik, dan perkembangan sosial menuntut Polri beradaptasi lebih cepat. Menurutnya, perubahan berlangsung dengan kecepatan dan kompleksitas tinggi sehingga Polri perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga teruji melalui realitas sosial di lapangan.
Laboratorium ini dirancang sebagai ruang integrasi antara teori dan praktik. Polri akan memanfaatkan analisis data, pendekatan ilmiah, serta simulasi kondisi nyata untuk menguji berbagai model pemolisian sebelum diterapkan di lapangan. Dengan cara itu, kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
Selain untuk pengembangan model pemolisian, fasilitas tersebut juga ditujukan memperkuat pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada aspek prediktif, adaptif, dan berbasis data agar respons kepolisian terhadap persoalan sosial dinilai lebih efektif.
Wakapolri menambahkan, laboratorium ini tidak hanya menjadi ruang eksperimen, tetapi juga wahana pembelajaran untuk membentuk karakter personel Polri yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam penguatan keilmuan, Polri juga memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi melalui pembentukan jaringan Pusat Studi Kepolisian. Hingga kini, tercatat 47 Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah terjalin dengan berbagai kampus di Indonesia, serta 30 pusat studi yang disebut siap beroperasi.
Ke depan, pusat-pusat studi tersebut direncanakan menggelar forum group discussion (FGD) untuk membahas isu strategis, mulai dari keamanan nasional, transformasi pelayanan publik, kejahatan siber, hingga pendekatan keamanan berbasis masyarakat. Hasil forum diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan dan inovasi bagi institusi Polri.
Polri menilai kolaborasi dengan dunia akademik dapat memperkuat fondasi penelitian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran laboratorium juga disebut sebagai bagian dari upaya menuju institusi modern yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dengan pendekatan berbasis riset untuk meminimalkan kesalahan kebijakan serta meningkatkan kepercayaan publik.
