Peran kecerdasan buatan (AI) dan penguatan teknologi lokal dinilai menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan digital di tengah lanskap dunia yang kian tanpa batas. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Kebudayaan Keamanan Informasi (HKKI) yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2026.
Asisten Khusus Cybersecurity Menteri Pertahanan, Sylvia W. Sumarlin, menilai perkembangan ruang digital telah menghapus batas antarnegara sehingga Indonesia perlu mampu bersaing. “Yang kami mau sampaikan adalah saat ini adalah era di mana dunia digital benar-benar tidak mengenal border. Dalam hal ini Indonesia pun tidak mau ketinggalan,” ujar Sylvia.
Ia menekankan pentingnya mendorong generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara produktif, bukan hanya untuk hiburan. Menurut Sylvia, pemahaman AI seharusnya diarahkan untuk mendorong lahirnya aplikasi yang dapat digunakan masyarakat dalam negeri. “Kita harus menciptakan generasi muda yang bukan hanya paham menggunakan AI untuk media sosial atau entertainment, tapi juga menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh kita sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Prof. Onno Widodo Purbo, menyoroti besarnya dana yang mengalir ke luar negeri akibat ketergantungan pada produk teknologi impor. Ia menyebut, belanja ponsel oleh masyarakat Indonesia mencapai sekitar Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun. “Kalau kita lihat angka, bangsa Indonesia beli HP sekitar 25 sampai 30 triliun per tahun. Jadi penjajahan hari ini adalah bagaimana caranya bangsa Indonesia hidup tapi duitnya lari keluar,” ujar Onno.
Onno menegaskan, kondisi tersebut akan terus berulang selama Indonesia belum mampu memproduksi teknologi sendiri. “Kalau kita tidak bisa membuat itu semua sendiri, maka kondisi ini akan terus terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Pradita, Prof. Eko Indrajit, menilai kedaulatan teknologi menuntut dua prasyarat yang harus hadir bersamaan, yakni kemauan dan kemampuan. “Sebuah negara itu bisa berdaulat hanya dengan dua syarat, punya kemauan dan punya kemampuan. Mau tapi tidak mampu tidak bisa menciptakan produk. Mampu tapi tidak mau, produknya juga tidak akan kemana-mana,” ujarnya.
Eko menambahkan, pembangunan kedaulatan digital perlu berjalan dari dua arah sekaligus: dorongan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Menurut dia, hasil akan lebih cepat dicapai jika pendekatan top-down dan bottom-up dilakukan bersamaan. “Yang cepat adalah dua-duanya jalan. Top-down jalan, bottom-up jalan. Kalau salah satu saja, tidak akan jadi apa-apa,” pungkasnya.
