Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan bahwa upaya pemerintah mendorong penghapusan aplikasi yang memantau aktivitas imigrasi berpotensi melanggar prinsip kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi AS. Putusan awal ini dikeluarkan pada 17 April.
Dalam putusannya, hakim menyatakan lembaga pemerintah seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) dan Departemen Kehakiman (Department of Justice/DOJ) tidak dapat memaksa platform teknologi, termasuk Apple, untuk menghapus aplikasi tertentu dari App Store.
Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE). Organisasi tersebut menilai tindakan pemerintah telah melanggar hak konstitusional warga untuk berbicara dan berbagi informasi.
Kasus ini berpusat pada aplikasi seperti Eyes Up, yang memungkinkan pengguna membagikan video dan informasi terkait aktivitas Immigration and Customs Enforcement (ICE). Sebelumnya, Apple menghapus sejumlah aplikasi serupa, termasuk ICEBlock dan Red Dot, dengan alasan melanggar pedoman App Store terkait konten yang dinilai berpotensi merugikan atau diskriminatif.
Pengadilan menyoroti bahwa langkah pemerintah dalam kasus ini tidak sekadar berupa rekomendasi. Hakim menilai terdapat tekanan yang berpotensi memaksa perusahaan teknologi untuk bertindak, bahkan disertai indikasi ancaman hukum apabila permintaan penghapusan tidak dipenuhi.
Atas dasar itu, hakim menyimpulkan tindakan tersebut kemungkinan melanggar Amandemen Pertama, yang melindungi kebebasan berbicara di ruang publik.
Putusan yang dikeluarkan bersifat sementara berupa injunction, yakni perintah yang menghentikan pemerintah melakukan intervensi serupa selama proses hukum berlangsung. Dengan keputusan ini, pihak penggugat dinilai memiliki peluang untuk mengupayakan pengembalian aplikasi atau konten mereka ke platform digital.
FIRE menyambut positif putusan tersebut. Dalam pernyataannya, organisasi itu menilai keputusan ini menjadi sinyal bahwa hak untuk mendokumentasikan dan mengkritik aktivitas aparat di ruang publik tetap dilindungi hukum.
Kasus ini juga menyoroti posisi perusahaan teknologi seperti Apple dan Facebook yang berada di antara tekanan pemerintah dan kewajiban menjaga kebebasan berekspresi pengguna. Di satu sisi, platform dituntut mematuhi hukum dan menjaga keamanan. Di sisi lain, mereka menghadapi tuntutan agar tidak menjadi alat pembatasan kebebasan sipil.
Putusan ini diperkirakan dapat menjadi preseden penting dalam hubungan pemerintah dan platform digital, khususnya terkait batas intervensi negara dalam moderasi konten.
