Peneliti keamanan sekaligus dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), M. Syauqillah, menilai pemerintah perlu mempertegas pengaturan terhadap seluruh penyedia layanan internet, termasuk pemain asing seperti Starlink. Ia menekankan pentingnya perlindungan data masyarakat dalam penggunaan layanan internet di Indonesia.
Starlink merupakan proyek konstelasi satelit milik SpaceX, perusahaan asal Amerika Serikat yang dimiliki Elon Musk. Layanan ini ditujukan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dengan biaya terjangkau, termasuk untuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur internet konvensional.
Syauqillah menyampaikan bahwa kehadiran layanan seperti Starlink bukan hal yang asing, namun persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah dapat mengatur semua penyelenggara secara setara. “Selain itu Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan proteksi data atas layanan internet di Indonesia,” kata Syauqillah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai Starlink sudah cukup lama beroperasi di Indonesia, tetapi dampak positifnya belum terasa, baik dari sisi ekonomi maupun pemerataan akses internet. Syauqillah juga menyoroti keputusan Starlink yang disebutnya sempat menghentikan layanan dan penjualan di Indonesia, disertai permintaan frekuensi baru yang dinilai dapat menghalangi satelit lain beroperasi.
Di saat komitmen Starlink dinilai belum terpenuhi, Syauqillah menyebut perusahaan tersebut justru menyampaikan rencana baru untuk menjual telepon genggam yang dapat terhubung langsung ke satelit. Menurutnya, layanan internet langsung ke satelit tanpa mengikuti peraturan di Indonesia berpotensi mengulang pola operasi Starlink sejak kehadirannya di Tanah Air.
Ia menegaskan telepon genggam satelit tidak semata dipandang sebagai perangkat komunikasi, melainkan berkaitan dengan kedaulatan dan kendali data masyarakat Indonesia. Syauqillah menambahkan, tanpa gateway lokal, network operation center (NOC) yang dikendalikan di Indonesia, serta kontrol reguler, layanan direct-to-cell berpotensi beroperasi di luar pengawasan negara dan memunculkan risiko terhadap kedaulatan data.
Syauqillah menyatakan dirinya bersama tim peneliti SKSG UI pernah menerbitkan kertas kebijakan mengenai kedaulatan siber, termasuk menyoroti layanan internet satelit low earth orbit (LEO). Selain aspek layanan internet, ia juga mengingatkan adanya potensi ancaman terhadap perindustrian dalam negeri.
Karena itu, ia mendorong pemangku kebijakan di sektor telekomunikasi dan perindustrian untuk memahami risiko layanan internet satelit, terutama bila dikombinasikan dengan penggunaan telepon genggam yang terhubung langsung ke Starlink. Ia menilai pemerintah perlu memastikan operasi penyedia layanan berjalan dengan mengedepankan kedaulatan dan standar yang sesuai, termasuk terkait pembuatan, kontribusi lokal, hingga pemrosesan data.
Dalam kajian yang pernah dimuat, SKSG UI juga menyoroti ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia karena Starlink dinilai dapat menyediakan layanan langsung ke pengguna tanpa melalui gateway dan infrastruktur nasional. Kajian tersebut mencatat potensi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, risiko kebocoran data, serta penyebaran separatisme digital melalui wilayah sensitif seperti Papua, karena data tidak diaudit sesuai hukum Indonesia, ujar Syauqillah.
