Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan program internet desa gratis tidak dipungut biaya apa pun dari pemerintah desa. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan tentang pihak yang mengatasnamakan penyedia layanan dan mencoba menagihkan pembayaran bulanan kepada sejumlah desa.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut pada Januari hingga Februari 2026. Ia memastikan seluruh pembiayaan program internet desa gratis menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau ada yang menagih dan mengaku dari provider, jangan ditanggapi,” kata Faisal dalam konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Faisal meminta para kepala desa segera melaporkan apabila menemukan indikasi penagihan serupa. Ia menambahkan, bila ada pihak resmi yang sempat melakukan penagihan, kemungkinan hal itu terjadi karena kesalahan administratif. Meski demikian, desa tetap diminta tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun.

Terkait capaian program, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa di Kalimantan Timur telah terpasang jaringan internet gratis. Pada 2026, Pemprov Kaltim melanjutkan pemasangan di 39 desa tambahan yang masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Dengan penambahan tersebut, total desa penerima manfaat diproyeksikan mencapai 841 desa di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Rincian capaian per wilayah menunjukkan Kabupaten Mahakam Ulu telah menuntaskan pemasangan di seluruh 50 desa. Kabupaten Penajam Paser Utara juga mencatat 30 dari 30 desa telah terlayani.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemasangan telah menjangkau 188 dari 193 desa. Kabupaten Kutai Barat mencapai 167 dari 190 desa, sementara Kabupaten Kutai Timur tercatat 136 dari 139 desa.

Adapun di Kabupaten Paser, pemasangan telah menjangkau 131 dari 139 desa. Kabupaten Berau mencatat 99 dari 100 desa telah menikmati layanan internet desa gratis.

Secara keseluruhan, progres pemasangan internet desa gratis disebut telah mencapai sekitar 95 persen dari total desa sasaran. Pemprov Kaltim menargetkan seluruh desa sudah teraliri layanan tersebut pada Maret 2026.