PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan perluasan akses internet ke fasilitas umum desa pada 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan wilayah blank spot, terutama di kawasan pedalaman. Program ini dijalankan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan Pemprov Kalteng sebelumnya telah mengoneksikan seluruh kantor desa secara daring pada 2024. Setelah capaian itu, pemerintah daerah mengarahkan fokus berikutnya pada fasilitas umum yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada 2026, fokus kami adalah memperkuat jaringan internet di fasilitas umum desa, khususnya di daerah terjauh yang masih masuk kategori blank spot,” ujar Rangga, Minggu (29/3/2026). Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Kalimantan Tengah agar akses internet dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh warga di wilayah terpencil yang masih terbatas jaringannya.
Menurut Rangga, prioritas perluasan akses internet akan diberikan pada fasilitas pelayanan publik tingkat desa yang dinilai vital, seperti puskesmas pembantu (Pustu) serta sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Berdasarkan data usulan dari pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah, terdapat 2.080 titik yang diajukan untuk mendapatkan bantuan akses internet. Saat ini, Pemprov Kalteng masih melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan untuk memastikan penempatan titik sesuai kebutuhan.
Rangga menjelaskan penentuan lokasi pemasangan bersifat fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing desa. “Penempatannya bersifat fleksibel, yang penting dapat diakses oleh masyarakat. Ada desa yang tidak memiliki sekolah atau Pustu, sehingga penentuan titik akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Fokus utama tetap pada wilayah paling terpencil dan belum terjangkau jaringan,” katanya.
Sejumlah wilayah yang disebut memiliki tantangan geografis cukup berat antara lain Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah Antang Kalang hingga Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya.
Rangga menilai luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi hutan dan kawasan pedalaman menjadi tantangan utama pemerataan konektivitas. Untuk menjangkau daerah yang sulit dilalui infrastruktur jaringan darat, Pemprov Kalteng kembali mengandalkan teknologi satelit, salah satunya melalui layanan Starlink.
“Untuk wilayah pedalaman, kita memanfaatkan teknologi satelit seperti Starlink dengan kecepatan rata-rata sekitar 100 Mbps. Sebelumnya, sudah ada 378 titik yang dipasang dan difokuskan pada kantor desa,” ujarnya. Ia menambahkan, biaya layanan internet satelit berkisar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan untuk setiap titik, mengikuti standar layanan penyedia.
Melalui perluasan akses internet ke fasilitas umum desa, Pemprov Kalteng berharap kesenjangan digital antarwilayah dapat diperkecil, sekaligus mendukung peningkatan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah pelosok.
