PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melanjutkan upaya pemerataan akses internet hingga ke wilayah desa. Setelah memastikan jaringan internet di kantor desa telah terhubung, program berikutnya akan difokuskan pada penguatan jaringan di fasilitas publik di desa-desa, terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program Gubernur Kalteng untuk mengatasi daerah tanpa sinyal.
“Ketika kita bergerak dari data kabupaten yang disampaikan ke provinsi pada tahun 2024 kemarin, program Pak Gubernur sebenarnya sudah kita clear-kan untuk kantor desa. Jadi kantor desa itu sudah online semua,” kata Rangga saat diwawancarai, Minggu, 29 Maret 2026.
Meski demikian, Rangga menilai persoalan blank spot tidak berhenti pada kantor desa. Luasnya wilayah desa membuat masih terdapat fasilitas umum yang belum memperoleh akses internet memadai.
Karena itu, pada 2026 Pemprov Kalteng menyiapkan program penguatan jaringan internet di fasilitas publik desa, dengan prioritas pada daerah paling jauh yang masih blank spot.
“Di tahun 2026 ini Pak Gubernur mempersiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum yang ada di desa, terutama di daerah-daerah yang paling jauh dan memang masih blank spot,” ujarnya.
Rangga menyebut sejumlah fasilitas yang menjadi sasaran program antara lain sekolah, puskesmas pembantu (Pustu), serta sarana publik lain yang digunakan masyarakat.
“Kalau kita bicara daerah pedalaman, biasanya ada Pustu, ada sekolah SD atau SMP. Intinya fasilitas yang bisa diakses oleh publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan program disiapkan secara fleksibel karena tidak semua desa memiliki fasilitas yang sama. Menurutnya, ada desa yang tidak memiliki sekolah maupun fasilitas kesehatan.
“Ada desa yang tidak punya sekolah, tidak punya Pustu. Jadi pendekatannya fleksibel, yang penting fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tuturnya.
Melalui penguatan jaringan di fasilitas publik, pemerintah berharap akses internet di desa tidak hanya dinikmati perangkat pemerintahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan layanan kesehatan.
“Program ini intinya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital,” pungkas Rangga.
