Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong mantri tani serta penyuluh pertanian di kabupaten/kota untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data sektor pertanian. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Statistik Pertanian Hortikultura berbasis Computer-Assisted Web Interviewing (SPH-CAWI).
Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Amir Salhan, mengatakan pengumpulan data hortikultura selama ini masih dilakukan secara manual. Cara tersebut dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan data antarinstansi.
Menurut Amir, aplikasi SPH-CAWI menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi melalui pengumpulan data secara daring berbasis web. Ia menyebut penerapan aplikasi ini juga diarahkan untuk mewujudkan prinsip satu data pertanian.
Dengan sistem tersebut, data yang digunakan berbagai pihak—mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Pertanian—diharapkan seragam dan tidak lagi berbeda-beda. Amir menekankan, ke depan seluruh pihak ditargetkan menggunakan sumber data yang sama agar tidak terjadi perbedaan antara data statistik, dinas pertanian kabupaten/kota, maupun provinsi.
Ia menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum awal penerapan aplikasi SPH-CAWI secara lebih luas. Karena itu, pihaknya mengundang seluruh mantri tani dan penyuluh untuk mendapatkan pemahaman teknis terkait penginputan data hortikultura secara online.
Selain penguatan sistem data, Pemprov Kalsel juga mendorong pengembangan sektor hortikultura, terutama komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi seperti bawang, cabai, tanaman hias, dan buah-buahan unggulan daerah.
Namun Amir mengakui, tantangan efisiensi anggaran pada 2025 hingga 2026 turut berdampak pada pengembangan sektor hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Melalui pemanfaatan SPH-CAWI dan sinergi antarpemangku kepentingan, Pemprov Kalsel berharap pengelolaan data hortikultura di daerah menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
