Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan cara berbeda untuk memantau kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2026. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak), kali ini pemantauan kehadiran dilakukan lewat sistem digital.
Melalui aplikasi e-Manuntung, kehadiran ASN dipantau secara real-time tanpa perlu pemeriksaan langsung ke lapangan. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari transformasi pengawasan yang dinilai lebih modern dan efisien di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Arfiansyah, mengatakan seluruh ASN diwajibkan hadir mengikuti apel pagi serta kegiatan halal bihalal pada Senin (30/3/2026). “Wajib hadir semua ASN dan melakukan absensi melalui aplikasi e-Manuntung. Untuk kegiatan pagi ini menggunakan pilihan tugas luar kantor,” ujarnya.
Menurut Arfiansyah, meski ASN mengikuti agenda di luar kantor seperti halal bihalal, mereka tetap harus melakukan absensi pulang di unit kerja masing-masing. Ia menegaskan, pemantauan melalui aplikasi menggantikan sidak yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Jadi tidak ada sidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Monitoring dilakukan lewat aplikasi,” katanya.
Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang mewajibkan seluruh ASN kembali bekerja normal setelah libur panjang, termasuk pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
Arfiansyah menyebut aturan kedisiplinan tetap diberlakukan ketat. Dalam undangan apel, telah dicantumkan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Namun, data tingkat kehadiran secara pasti baru dapat diketahui setelah proses rekapitulasi selesai. “Data lengkapnya akan terlihat setelah akumulasi satu hari ini,” ujarnya.
Sebelumnya, ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan sempat menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) pada beberapa hari di bulan Maret. Bahkan, sempat muncul wacana penerapan WFA satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah isu potensi krisis bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, Arfiansyah menyatakan kebijakan tersebut masih dibahas secara internal. “Masih digodok, apakah akan diterapkan atau tidak,” katanya.
Untuk sementara, aktivitas ASN di Balikpapan disebut telah kembali berjalan normal. Pemerintah juga memastikan pelayanan publik tetap berlangsung optimal seiring penerapan sistem digital yang diharapkan meningkatkan transparansi dan kedisiplinan aparatur.
