Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mulai mempercepat digitalisasi sektor pendapatan daerah pada awal 2026. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemkab mengandalkan aplikasi Smart Gorv untuk mempermudah layanan perpajakan daerah sekaligus mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini.

Pelaksana tugas Kepala Bapenda Pasaman Barat, M Bona Fatwa, mengatakan aplikasi Smart Gorv terus dikembangkan untuk mendorong keterbukaan informasi pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak, serta mendekatkan layanan pajak daerah agar bisa diakses melalui telepon genggam.

Menurutnya, penerapan aplikasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memantau data secara real-time sehingga dinilai dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mengoptimalkan PAD. Smart Gorv juga disebut memudahkan petugas pajak dalam pendataan dan survei lapangan, serta memantau administrasi secara daring.

Ia menjelaskan, melalui aplikasi ini pemerintah berharap proses perhitungan pajak, registrasi objek pajak, hingga pemantauan pembayaran dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. Pengelolaan pajak terpadu pun disebut akan lebih mudah dipantau.

Selain pengembangan aplikasi, pemkab juga mengupayakan pemutakhiran dan perbaikan data wajib pajak, termasuk pemetaan wajib pajak berdasarkan jenis objek pajaknya. Langkah ini ditujukan agar data yang terkumpul lebih baik dan dapat digunakan untuk memetakan potensi setiap wilayah sesuai jenis pajaknya.

Pada 2026, Pemkab Pasaman Barat menargetkan PAD sebesar Rp161,64 miliar. Untuk mendukung target tersebut, Bapenda berencana meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan wajib pajak agar capaian pendapatan dapat terealisasi hingga akhir tahun.

Di samping itu, pemkab juga akan memaksimalkan tenaga pungut pendapatan mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari. Sebagai pembanding, capaian PAD Pasaman Barat pada 2025 tercatat sebesar Rp146.574.690.705,49.