Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli memimpin rapat kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati, Kamis (05/03). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Fredy Tuda dan Sekretaris Daerah David H. Lalandos.
Dalam rapat itu, Kandoli menyampaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan manipulasi kehadiran aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan hasil deteksi, lebih dari seribu ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terindikasi menggunakan aplikasi Fake GPS untuk mengelabui sistem absensi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, bupati menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Ia meminta pimpinan perangkat daerah tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap ASN yang dinilai kurang disiplin, termasuk pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain isu kedisiplinan, Kandoli juga mengingatkan batas waktu penyerahan laporan keuangan pada 16 Maret. Ia meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian laporan agar dapat segera diserahkan kepada BPK.
Di bidang manajemen aset, bupati menekankan permintaan BPK agar seluruh aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diberi label secara terperinci untuk memudahkan pengawasan dan inventarisasi.
Ia juga meminta setiap OPD memastikan program RK-FT berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan perhatian khusus pada OPD yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi atau capaian kinerja rendah.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Sistem pengawasan internal harus diperkuat agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali,” ujar Kandoli.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar penilaian kinerja lanjutan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hadir dalam rapat tersebut para asisten, staf ahli, pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, kepala bagian, hingga kepala puskesmas. Fokus pembahasan mencakup evaluasi kinerja program serta tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
