Pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan konten dan data nasional di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyatakan, data dan konten digital masyarakat Indonesia kini menjadi fondasi utama dalam pengembangan AI dunia, sehingga hak serta nilai ekonominya tidak boleh hilang tanpa mekanisme yang jelas.
Nezar menjelaskan, data saat ini tidak lagi sekadar informasi pribadi. Berbagai aktivitas digital—mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan media sosial—dapat menjadi bahan baku yang diproses menjadi model bisnis dan sistem AI bernilai tinggi.
Menurutnya, platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan serta mengolah data dalam skala besar. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan AI. Pernyataan ini disampaikan Nezar dalam forum Indonesia-Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience, sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulis pada Senin (2/3).
Ia menambahkan, persoalan tidak berhenti pada perlindungan data pribadi. Konten publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, juga berpotensi dimanfaatkan untuk melatih sistem AI tanpa mekanisme yang adil.
Pemerintah menyoroti sengketa antara The New York Times dan OpenAI sebagai contoh bagaimana konten berita memiliki nilai ekonomi dan hak kekayaan intelektual yang dipertaruhkan dalam era AI. Kasus tersebut dinilai menunjukkan bahwa gaya penulisan, arsip berita, hingga konten digital dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mesin AI yang kemudian menghasilkan produk komersial bernilai tinggi.
“Jika tidak diatur, nilai tambahnya dinikmati pihak lain. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar atau sekadar penyedia bahan baku data,” ujar Nezar.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah meninjau kembali kerangka regulasi nasional agar mampu menjawab tantangan teknologi baru, termasuk AI. Pemerintah juga mempelajari praktik tata kelola data dari Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai prioritas dalam regulasi digital.
Selain isu kedaulatan data, Nezar menegaskan pentingnya ketahanan siber. Pemerintah disebut sedang menyiapkan regulasi khusus sebagai payung hukum untuk melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang terus berkembang.
“Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam ekonomi digital global. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus memastikan data warga negara memberi manfaat nyata bagi bangsa,” katanya.
Forum Indonesia–Finlandia tersebut menjadi ruang pertukaran praktik terbaik dalam penguatan kedaulatan data dan ketahanan siber. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya menempatkan kepentingan publik sebagai pusat tata kelola digital nasional.
