Pendanaan penelitian di Indonesia tengah menjadi perhatian serius, terutama setelah kritik dari CEO perusahaan e-commerce Bukalapak terkait kurangnya investasi pemerintah dalam riset dan pengembangan. Kritik ini mendapat respons langsung dari Presiden Joko Widodo yang kemudian mengundang CEO tersebut ke Istana Negara untuk membahas masalah ini.

Kesadaran akan pentingnya meningkatkan daya saing penelitian nasional semakin mengemuka di kalangan pemimpin Indonesia. Presiden Jokowi pun secara terbuka mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penelitian yang selama ini dialokasikan.

Saat ini, sekitar 80% dana penelitian yang tersedia di Indonesia disalurkan langsung ke berbagai kementerian sebagai bagian dari anggaran rutin. Namun, kurang dari separuh dana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan riset. Sisanya dipakai untuk pembayaran gaji, operasional, jasa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pendidikan dan pelatihan, serta pengadaan fasilitas penelitian.

Salah satu pengelola dana penelitian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengelola hibah penelitian kompetitif untuk universitas, dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun. Meski Indonesia memiliki Rencana Induk Riset Nasional, dokumen tersebut belum menetapkan prioritas pendanaan yang jelas. Kondisi ini berdampak pada kurangnya investasi strategis dan pemanfaatan dana riset yang belum optimal.

Saat ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-Iptek) tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan dana abadi untuk riset sebesar Rp990 miliar dalam anggaran 2019, sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan riset nasional.

Lebih dari Sekadar Besaran Dana

Meski jumlah dana riset sangat penting, cara penggunaan dana tersebut menjadi faktor krusial dalam mendorong inovasi dan kualitas penelitian. Berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik menghadapi tantangan serupa dalam mengembangkan penelitian kelas dunia, dan beberapa prinsip kunci dapat membantu memastikan pendanaan riset digunakan secara efektif.

• Transparansi dan akuntabilitas: Proses pengelolaan dan seleksi dana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Persaingan dan seleksi berbasis merit: Pendanaan diberikan berdasarkan kualitas proposal dan keunggulan ilmiah.
• Kolaborasi dengan industri: Menghubungkan riset dengan kebutuhan industri untuk mendorong komersialisasi dan aplikasi praktis.

Pelajaran dari Australia

Australia menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui tiga badan utama pengelola dana penelitian, yaitu Dewan Riset Kesehatan dan Medis Nasional (NHMRC), Dewan Penelitian Australia (ARC), dan Innovation and Science Australia. Badan-badan ini beroperasi secara independen dengan keterwakilan dari dunia akademik, pemerintah, dan sektor bisnis.

Sistem pendanaan di Australia mengutamakan profesionalisme dalam manajemen penelitian. Proposal yang diajukan peneliti melalui proses seleksi eksternal yang ketat dan transparan, dengan umpan balik yang disampaikan kepada pelamar. Meskipun keputusan akhir pendanaan memerlukan persetujuan menteri, intervensi politik sangat jarang terjadi dan apabila terjadi akan mendapat reaksi keras dari publik.

Selain itu, Australia menerapkan prioritas strategis dalam pendanaan kompetitif yang selaras dengan agenda nasional, seperti yang ditetapkan oleh NHMRC dan ARC. Prioritas ini bersifat dinamis dan dikembangkan bersama komunitas riset untuk menghadapi tantangan nasional secara efektif.

Kolaborasi dengan sektor industri juga didorong melalui berbagai program, seperti ARC Linkage Program dan Cooperative Research Centres (CRC), yang mendukung riset terapan dan komersialisasi teknologi. Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi riset dari perusahaan, dengan pengembalian pajak yang signifikan bagi perusahaan besar maupun kecil.

Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia

Riset terkini menunjukkan bahwa reformasi sistem riset harus disesuaikan dengan konteks lokal dan dibangun berdasarkan kekuatan yang ada. Meskipun Australia memiliki universitas berkualitas, negara ini masih harus meningkatkan kolaborasi antara dunia riset dan industri serta memperkuat infrastruktur penelitian.

Bagi Indonesia, tantangan utama adalah merancang sistem dan infrastruktur riset yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Jika ingin bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan, Indonesia perlu berinvestasi pada peneliti terbaik dan bidang riset dengan potensi dampak besar.

Diperlukan sistem manajemen riset yang mengedepankan independensi, transparansi, akuntabilitas, serta etika dan profesionalisme dalam penelitian. Selain itu, pengembangan prioritas riset strategis harus melibatkan sinergi antara akademisi, industri, dan komunitas luas agar sistem riset menjadi lebih kuat dan berdaya saing.

Berbagai hambatan yang selama ini menghalangi perkembangan riset di Indonesia telah diidentifikasi dan pemerintah telah melakukan beberapa langkah awal. Namun, yang kini diperlukan adalah kepemimpinan visioner untuk menerjemahkan ide-ide tersebut menjadi kebijakan dan tindakan nyata guna meningkatkan kualitas riset nasional.