Kementerian Keamanan Publik tengah menyusun rancangan surat edaran yang mengatur penggunaan formulir, pengelolaan dan pemanfaatan basis data catatan kriminal, prosedur penerbitan sertifikat catatan kriminal, serta penyediaan informasi catatan kriminal.
Dalam rancangan tersebut, informasi catatan kriminal direncanakan mulai ditampilkan di aplikasi VNeID pada 1 Juli 2026. Usulan ini mencakup penayangan informasi catatan kriminal bagi warga negara Vietnam dan warga asing berusia 16 tahun ke atas, bersamaan dengan penerbitan awal kartu identitas elektronik pada tanggal tersebut.
Rancangan itu juga menyebutkan bahwa setiap informasi catatan kriminal yang baru dibuat akan diperbarui secara otomatis ke akun pribadi pemiliknya setelah yang bersangkutan menerima sertifikat catatan kriminal.
Formulir elektronik yang ditampilkan pada VNeID direncanakan memuat informasi umum mengenai status catatan kriminal, waktu pembaruan data terakhir, serta rincian status catatan kriminal, termasuk informasi yang sesuai untuk setiap jenis sertifikat catatan kriminal.
Untuk mengakses dan melihat informasi tersebut, individu menggunakan akun identifikasi level 2. Pengguna juga dapat mengajukan permintaan pembaruan atau koreksi apabila menemukan ketidakakuratan pada informasi catatan kriminal yang ditampilkan.
Rancangan itu menegaskan bahwa penampilan informasi catatan kriminal pada VNeID harus menjamin kewenangan yang tepat, keamanan jaringan, dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan hukum. Jika disetujui, kebijakan ini akan menjadi fitur baru dan untuk pertama kalinya informasi catatan kriminal ditampilkan di VNeID.
Selain itu, rancangan tersebut menyatakan warga negara, instansi, dan organisasi memiliki hak untuk meminta otoritas berwenang mengoreksi, mencabut, atau membatalkan sertifikat catatan kriminal maupun informasi catatan kriminal yang telah diberikan, termasuk informasi yang ditampilkan di VNeID. Bila ditemukan ketidakakuratan, otoritas penerbit diwajibkan meninjau, memverifikasi, dan memperbarui informasi sesuai ketentuan.
Terkait permohonan sertifikat catatan kriminal, rancangan itu mengatur dua metode pengajuan. Pertama, secara daring melalui Portal Layanan Publik Nasional atau melalui VNeID dengan syarat memiliki identifikasi elektronik. Kedua, secara langsung di kantor otoritas penerbit sertifikat catatan kriminal atau melalui layanan pos, tanpa memerlukan identifikasi elektronik.
Petugas akan memeriksa keabsahan permohonan, kemudian memutuskan untuk menerima, meminta informasi tambahan, atau menolak permohonan. Tahap berikutnya adalah pemrosesan berkas untuk menentukan status catatan kriminal, termasuk informasi mengenai larangan memegang jabatan, mendirikan, atau mengelola bisnis atau koperasi (jika ada), sebelum sertifikat catatan kriminal—dalam bentuk kertas atau elektronik—disiapkan untuk ditandatangani oleh otoritas berwenang.
