Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan layanan krusial, mulai dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga akses pasar kerja, masih menghadapi beragam kendala.
Menurut Yassierli, persoalan yang muncul tidak terbatas pada isu teknis. Ia menyinggung aplikasi yang kerap bermasalah serta saluran informasi yang sulit dijangkau masyarakat.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak ingin masih ada aplikasi yang down dan kontak informasi yang tidak bisa dihubungi,” kata Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Yassierli menilai gangguan layanan dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan kerja. Di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda, hambatan layanan berpotensi mempersempit akses pekerja terhadap hak-haknya.
Ia menekankan pembenahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Salah satu akar masalah yang disorot adalah lemahnya koordinasi antarunit, yang membuat layanan publik tidak berjalan optimal dan cenderung terfragmentasi.
“Satu layanan didukung banyak unit. Kalau tidak solid, pasti bermasalah,” ujarnya.
Yassierli mendorong perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan koordinasi internal hingga pola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan global, termasuk tekanan ekonomi dan krisis energi. Ia juga menegaskan Kemnaker perlu memastikan layanan benar-benar hadir, cepat, dan tanpa hambatan bagi pekerja serta pencari kerja yang bergantung pada layanan tersebut.
