Jakarta—Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan perkembangan keterbukaan informasi publik serta transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dalam Uji Publik Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta.
Di hadapan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Menag menegaskan komitmen Kemenag untuk terus membuka akses informasi publik melalui sistem yang lebih tertib, objektif, dan aman. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Dalam aspek digitalisasi layanan, Kemenag memperkenalkan Mora One Stop Services (MOSS) sebagai layanan terpadu satu pintu yang beroperasi 24 jam. Menurut Menag, layanan ini dirancang untuk memudahkan publik mengakses berbagai urusan keagamaan.
Integrasi layanan juga diperkuat melalui superapp Pusaka, yang disebut menghubungkan sistem Kemenag hingga unit layanan di tingkat kecamatan. Menag menyampaikan bahwa jaringan layanan tersebut menjangkau pengurus masjid hingga tingkat RT/RW, sehingga informasi yang dikirim dapat diterima secara berjenjang sampai kecamatan. Dalam kegiatan itu, Menag didampingi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Thobib Al-Asyhar.
Selain penguatan layanan, Kemenag juga menekankan aspek keamanan informasi publik melalui proteksi data berlapis. Menag menyoroti perlindungan terhadap data jemaah haji, madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang dinilai rentan diakses pihak eksternal. Ia mengatakan sistem keamanan terus diperbarui.
Untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital, Kemenag memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensi teknologi. Menag menyebut pegawai dengan keahlian teknologi informasi menjadi perhatian karena digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan manusia yang mengelolanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menag turut memaparkan inovasi deteksi dini potensi konflik dan isu publik melalui sistem SiRukun EWS (Early Warning System). Ia menyampaikan sistem tersebut dapat memetakan risiko sebelum masalah berkembang dan dinilai membantu meredam potensi gesekan sosial.
Pada tata kelola masjid, Menag menyebut digitalisasi yang dilakukan Kemenag mendapat pengakuan internasional, termasuk dari PBB dan World Bank, melalui transformasi Masjid Istiqlal. Ia menyatakan Masjid Istiqlal diminta menjadi model pembangunan masjid di Amerika dan Amerika Latin, khususnya terkait manajemen teknologi informasinya, serta menerima penghargaan internasional.
Menutup pemaparannya, Menag menekankan keterbukaan informasi hanya dapat berjalan bila seluruh unit Kemenag bergerak bersama dalam satu ekosistem layanan dan digitalisasi. Ia menyebut perubahan kerja kolektif sebagai pergeseran dari “the power of I” menjadi “the power of we”.
