SUMENEP — Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK) H. Safiudin meminta panitia dan petugas program mudik gratis bersikap lebih tegas dalam memverifikasi tiket penumpang. Ia menegaskan, penumpang yang membawa tiket yang tidak sesuai dengan identitas pada KTP harus ditolak demi menjaga keadilan bagi masyarakat lain.
Menurut Safiudin, ketegasan diperlukan untuk mencegah praktik pemborongan tiket melalui aplikasi oleh oknum tertentu. Ia menilai praktik tersebut merugikan masyarakat, terutama warga yang benar-benar membutuhkan fasilitas mudik gratis.
“Petugas harus menolak penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan KTP miliknya. Ini penting untuk mencegah praktik borong tiket melalui aplikasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemborongan tiket bukan hanya berpotensi membuat tiket dijual kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga menghalangi kesempatan warga lain untuk memanfaatkan program mudik gratis.
Karena itu, Safiudin mengusulkan agar tiket yang ditemukan tidak sesuai dengan identitas penumpang tidak dibiarkan hangus. Ia meminta tiket tersebut diumumkan kembali dan dikembalikan ke sistem aplikasi agar dapat diakses oleh masyarakat lain yang membutuhkan.
“Lebih baik tiket yang tidak sesuai itu diumumkan kembali dan dibuka lagi di aplikasi agar masyarakat lain bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Safiudin juga mengingatkan bahwa program mudik gratis merupakan bentuk subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman. Karena itu, ia menekankan pengelolaan program harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak disalahgunakan.
“Harus diingat, mudik gratis itu adalah subsidi negara. Jadi jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang hanya ingin mencari keuntungan,” tambahnya.
KWK berharap dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme pengembalian tiket ke aplikasi, program mudik gratis dapat berjalan lebih tertib dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
