Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses listrik dan internet di desa, sekaligus menekan arus urbanisasi melalui penciptaan ekosistem usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengatakan, dalam persiapan program Kopdes Merah Putih, pihaknya menemukan ribuan desa yang masih belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi lintas lembaga untuk memperbaiki layanan dasar di wilayah pedesaan.
Untuk menjawab tantangan listrik, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkoordinasi dengan PLN dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil. Sementara untuk konektivitas dan digitalisasi koperasi di daerah terpencil, Kemenkop bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom.
Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam acara Silaturahmi dan Ifthar Jama’i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya menghadirkan peluang usaha dan pekerjaan di desa agar generasi muda tidak terus berpindah ke kota.
“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” ujar Ferry, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Rabu (25/3).
Selain penguatan infrastruktur dan digitalisasi, Kemenkop juga mendorong koperasi besar yang telah mapan untuk menjadi “kakak asuh” bagi Kopdes yang baru terbentuk. Di antaranya Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan koperasi lain yang disebut telah memiliki aset triliunan rupiah. Skema pendampingan ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan praktis dalam pengelolaan bisnis secara profesional.
Di akhir sambutannya, Ferry mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti DDII serta pelaku UMKM, untuk mulai memproduksi barang kebutuhan sendiri—seperti kecap, saos, hingga roti—yang kemudian dapat dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.
