Bogor — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan setiap aksi iklim berbasis laut harus disusun berdasarkan data dan sains, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan. Penguatan kapasitas teknis dinilai menjadi kunci untuk memastikan pelaporan karbon biru yang kredibel dan dapat diakui secara internasional.
“Pengelolaan karbon biru harus dibangun di atas fondasi sains yang kuat, didukung sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel, serta menjunjung prinsip integritas tinggi,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (7/5).
Untuk meningkatkan kapasitas teknis tersebut, KKP bersama Climateworks Centre – Monash University dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB University menggelar Pelatihan Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru di Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan ini diikuti puluhan peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan ekosistem karbon biru. Materi pelatihan mencakup standar internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), teknik pengumpulan data lapangan, hingga analisis stok karbon pada mangrove dan lamun.
Miftahul Huda menambahkan, ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun memiliki potensi besar dalam menyerap dan menyimpan karbon sehingga dapat menjadi solusi strategis dalam mitigasi perubahan iklim. “Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan dan ruang masa depan yang harus kita kelola secara berkelanjutan,” ujarnya.
Indonesia Country Lead Climateworks Centre, Jannata Egi Giwangkara, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi tata kelola laut dan iklim yang efektif. Ia menyatakan Climateworks Centre berkomitmen menjadi mitra jangka panjang bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain dalam membangun sistem, kapasitas, dan solusi berbasis bukti. “Kami percaya bahwa masa depan aksi iklim berbasis laut Indonesia sangat ditentukan oleh para praktisi yang mampu menerjemahkan ilmu menjadi tindakan, dan kebijakan menjadi dampak nyata,” katanya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tiga pelatihan terintegrasi yang mencakup pelaporan GRK, validasi dan verifikasi proyek karbon (MRV), serta pengembangan ekonomi karbon biru. Pendekatan tersebut dirancang untuk membentuk kompetensi yang komprehensif dalam pengelolaan karbon biru nasional.
Selain peningkatan kemampuan teknis, pelatihan juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra internasional. Kolaborasi ini diharapkan membantu menjawab tantangan implementasi aksi iklim laut, seperti keterbatasan data, metodologi, dan koordinasi lintas sektor.
Sebelumnya, pemerintah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, KKP mendorong percepatan tata kelola laut dan pesisir agar berfungsi sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Langkah yang ditempuh antara lain penyusunan peta jalan karbon biru, pengembangan sistem MRV, serta pelaksanaan proyek percontohan di sejumlah wilayah pesisir. Melalui upaya itu, sektor kelautan diharapkan berkontribusi terhadap target iklim nasional sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
KKP juga menegaskan komitmen memperkuat tata kelola sumber daya laut melalui pendekatan berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi. Upaya tersebut disebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong penguatan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta percepatan pencapaian target iklim nasional.
