Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Paul Atkins memaparkan serangkaian rencana pengecualian yang berpotensi meringankan tekanan regulasi bagi perusahaan aset digital, sembari tetap menempatkan aktivitas mereka dalam kerangka pengawasan federal.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring SEC mengumumkan arah baru pengawasan sektor kripto. Atkins mempresentasikan kerangka itu dalam DC Blockchain Summit di Washington, dengan tujuan menyesuaikan aturan sekuritas yang ada dengan cara kerja pasar berbasis blockchain saat ini.
Dalam pendekatan baru ini, SEC disebut akan bergerak dari ketergantungan besar pada tindakan penegakan hukum menuju aturan yang lebih jelas, termasuk definisi perlakuan terhadap berbagai jenis aktivitas kripto.
Bagian pertama kerangka tersebut mengusulkan “pengecualian startup yang sesuai peruntukan” untuk proyek tahap awal. Melalui ketentuan ini, pengembang dapat menghimpun dana hingga US$5 juta selama empat tahun tanpa harus menjalani proses pendaftaran sekuritas secara penuh.
Atkins menyebut keringanan ini sebagai “landasan waktu regulasi” agar proyek memiliki kesempatan mencapai tahap matang. Dengan demikian, tim dapat memfokuskan diri membangun jaringan sebelum menghadapi kewajiban kepatuhan yang lebih berat.
Untuk memenuhi syarat, perusahaan perlu memberikan pengungkapan berbasis prinsip melalui kanal publik, dengan model yang dinilai sudah akrab di industri, seperti white paper.
Selain untuk proyek tahap awal, rancangan itu juga memuat “pengecualian penggalangan dana” bagi perusahaan yang lebih berkembang. Jalur ini memungkinkan penerbit menghimpun hingga US$75 juta dalam periode 12 bulan, dengan kewajiban pengungkapan yang lebih terstruktur, termasuk dokumentasi keuangan.
Kerangka tersebut juga mencakup “safe harbor kontrak investasi” yang ditujukan untuk memperjelas kapan sebuah token tidak lagi diperlakukan sebagai sekuritas. Atkins mengatakan aset digital dapat keluar dari rezim hukum sekuritas ketika penerbit telah “secara permanen menghentikan seluruh upaya manajerial esensial” yang sebelumnya terkait dengan ekspektasi investor.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan lama tentang bagaimana status token berubah ketika jaringan semakin terdesentralisasi. Atkins menambahkan SEC bersiap merilis rancangan aturan untuk pengecualian-pengecualian tersebut guna menerima masukan publik dalam beberapa pekan mendatang. Namun, ia juga menekankan bahwa “hanya Kongres” yang dapat memastikan regulasi di bidang ini benar-benar tahan terhadap perubahan melalui legislasi struktur pasar yang komprehensif.
Pada hari yang sama, SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menerbitkan interpretasi bersama mengenai cara mengklasifikasikan aset kripto berdasarkan hukum federal. Kedua lembaga menyatakan panduan itu akan memperkenalkan “taksonomi token yang koheren” yang mencakup komoditas digital, koleksi digital, alat digital, stablecoin, dan sekuritas digital.
Interpretasi tersebut juga membahas bagaimana “aset kripto non-sekuritas” dapat dinilai di bawah aturan kontrak investasi, serta memberi kejelasan mengenai aktivitas seperti airdrop, protocol mining, protocol staking, dan wrapping atas aset kripto non-sekuritas.
Dalam pernyataan tertulisnya, Atkins menyebut “hanya satu kelas aset kripto” yang tetap berada di bawah hukum sekuritas, yakni “sekuritas tradisional yang ditokenisasi”. Ia juga menyampaikan SEC sedang berupaya mengatasi ketidakpastian yang terkait dengan aturan yang sudah ada.
