Ketua DPR Kabupaten (DPRK) Jayapura, Ruddy, menilai peluang pengembangan bisnis rintisan atau startup di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, masih terbuka. Namun, ia mengakui belum banyak memperoleh informasi mengenai perkembangan para pelaku startup di daerah tersebut.
“Saya belum dapat banyak informasi tentang pelaku-pelaku usaha di dunia startup ini. Jadi kami berharap pemerintah daerah lewat dinas terkait bisa terus mendukung,” kata Ruddy.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pendataan pelaku usaha rintisan serta penyediaan pelatihan. DPRK, kata Ruddy, siap mendukung dari sisi penganggaran sesuai fungsi budgeting lembaga legislatif.
“Kami di DPRK akan dukung, karena kami punya fungsi budgeting di sini. Tentunya, kalau pemerintah kabupaten mengajukan anggaran kami bahas bersama-sama dalam bentuk mendukung pembangunan usaha startup dengan pelaku usaha lokal Kabupaten Jayapura, kami memberikan tanggapan positif,” ujarnya.
Ruddy juga menyebut bahwa dalam rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura, pemerintah kabupaten telah memasukkan unsur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang di dalamnya termasuk startup.
“Di UMKM ini, pasti juga di dalamnya akan bergeliat industri-industri startup,” katanya.
Terkait dukungan APBD 2026 untuk bisnis rintisan, Ruddy menyampaikan pengelolaannya berada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura. Ia menambahkan, rincian program berada pada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Mengenai programnya ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis, mungkin bisa dicek langsung ke dinas terkait,” ucapnya.
Ruddy menilai startup umumnya dekat dengan kalangan anak muda. Ia berharap anak muda Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga ikut produktif dan berkreasi mendukung pembangunan daerah.
“Anak muda atau pelaku usaha muda yang berada di Kabupaten Jayapura harus siap mengembangkan potensi dirinya dari waktu ke waktu dan terus meng-update perkembangan teknologi digital, tidak boleh ketinggalan,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, Haryanto, mengatakan hingga kini belum ada pelaku bisnis rintisan yang dikelola oleh dinasnya. Ia menyebut fokus dinas lebih banyak pada pembinaan pelaku usaha, terutama di bidang pemasaran.
“Kami lebih pada pelaku usaha yang levelnya masih perlu pembinaan, terutama pemasaran,” kata Haryanto di Sentani, Selasa, 27 Januari 2026.
Haryanto menyampaikan kemungkinan bisnis rintisan masuk dalam ranah ekonomi kreatif yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Ia juga membuka peluang bahwa startup dapat berada di bawah dinasnya, namun hingga saat ini belum ada yang dibina sehingga belum ada pendanaan khusus untuk startup dalam APBD 2026.
“Nanti kalau memang sudah ada pembinaan, mungkin kami arahkan ke situ [startup] juga. Tapi sampai ini kami belum ada. Kami lebih banyak pada pemasaran-pemasaran UMKM sehingga produksi mereka bisa diterima di pasar, lebih bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemasaran produk UMKM melalui sistem digital masih menjadi tantangan. Menurutnya, Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura telah menyediakan platform pemasaran UMKM khusus Orang Asli Papua (OAP), namun platform tersebut belum berjalan.
Meski demikian, Haryanto berharap UMKM di Kabupaten Jayapura dapat naik level menjadi startup. Ia juga mendorong kolaborasi pelaku pariwisata dan usaha, serta keterlibatan anak muda untuk membangun startup yang berfokus pada pemasaran produk UMKM lokal.
“Kalau dengan kondisi sekarang, ya pasti mendukung. Saya rasa bagus itu, mungkin perlu ada startup, terutama untuk bidang pemasaran seperti Bukalapak atau Tokopedia, yang lingkupnya di kabupaten,” katanya.
