Mahasiswa saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan dan ijazah dari perguruan tinggi. Selain memperoleh keterampilan akademik, mereka juga menginginkan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan dukungan selama masa studi.

Berbagai studi menunjukkan bahwa mahasiswa ingin dilibatkan secara aktif dalam proses penilaian kualitas atau akreditasi universitas, serta menambahkan aspek kesehatan dan kesejahteraan sebagai indikator mutu sebuah institusi pendidikan tinggi. Namun, kenyataannya banyak kampus masih lebih mengutamakan indikator mutu yang bersifat pasar dan ditetapkan oleh pemerintah atau industri, sehingga kebutuhan mahasiswa cenderung terabaikan.

Kebutuhan Agenda Baru dalam Penjaminan Mutu Kampus

Universitas di berbagai negara rutin menjalani proses penjaminan mutu untuk mendapatkan akreditasi nasional maupun internasional, yang biasanya dilakukan setiap 4-5 tahun sekali. Salah satu tahap penting dalam proses ini adalah konsultasi dengan mahasiswa aktif maupun alumni, di mana assessor eksternal mewawancarai mereka untuk mendapat opini tentang program dan layanan kampus.

Meski mahasiswa yang merasa puas biasanya memberikan penilaian jujur, ada pula yang ragu menyampaikan ketidakpuasan karena kekhawatiran terhadap konsekuensinya. Selain itu, keterbatasan pengalaman mahasiswa dalam kehidupan di luar kampus membuat mereka sulit memberikan penilaian komparatif terhadap kualitas universitas secara menyeluruh.

Sistem penjaminan mutu yang saat ini ada juga rentan dimanfaatkan untuk mengejar posisi tinggi dalam berbagai peringkat global. Beberapa akademisi menilai bahwa sistem ranking lebih memprioritaskan prestasi riset dan jumlah mahasiswa, dibandingkan pengalaman dan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Pendekatan yang bersifat "kotak centang" atau hanya memenuhi angka tertentu dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan kepuasan maupun kondisi nyata mahasiswa dan staf.

Pengaruh Pandemi dan Perubahan Nilai Pendidikan

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar yang menggugah kembali pemikiran tentang nilai-nilai pendidikan. Hal ini mempertegas pentingnya memperhatikan kesejahteraan mental, kultural, dan spiritual mahasiswa selama proses pembelajaran. Kini, pendidikan tinggi diharapkan mampu mengakomodasi inklusi sosial, keberagaman, kesehatan, dan semangat belajar sepanjang hayat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kampanye Masa Depan Pendidikan UNESCO menegaskan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif adalah hak dasar semua orang. Laporan terbaru dari Komisi Eropa juga menggarisbawahi perlunya perubahan metode pembelajaran di kampus, yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan demikian, perlu dilakukan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai dasar dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk pertanyaan mengenai tujuan dan sasaran dari sistem tersebut.

Mengarah ke Sistem Penjaminan Mutu yang Berkelanjutan

Diperlukan agenda baru dalam penjaminan mutu yang menitikberatkan pada inklusivitas dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi. Inovasi yang menghasilkan pendapatan penting, namun tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kesejahteraan mahasiswa dan staf.

Pengawasan mutu harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional, institusi, program studi, hingga individu, yang dianggap sebagai entitas kompleks. Sistem ideal harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses evaluasi.

Beberapa poin penting dalam proses penjaminan mutu yang efektif meliputi:

• Menyeimbangkan perspektif dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kesejahteraan mahasiswa dan staf.
• Membangun fleksibilitas agar kampus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dengan fokus utama pada pelayanan kepada mahasiswa dan staf, bukan hanya memenuhi standar teknis.
• Mendorong budaya dan mekanisme perbaikan berkelanjutan sebagai tanda kualitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan calon mahasiswa.

Tujuannya adalah memastikan pendidikan tinggi tetap menjadi hak publik yang berkualitas dan semakin mudah diakses. Hal ini sejalan dengan seruan UNESCO untuk menggeser paradigma pengajaran dari metode satu arah menuju kolaborasi dan kerja sama, serta mengintegrasikan pembelajaran ekologis, interkultural, dan interdisipliner dalam kurikulum.

Ekosistem pendidikan tinggi sebaiknya tak hanya berfokus pada akreditasi dan peringkat, melainkan juga pada konsep "glokalisasi" yang mengedepankan perspektif global sekaligus bertindak secara lokal, demi keberlanjutan dan pemberdayaan mahasiswa dalam komunitasnya.

Semakin banyak mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka terkait kualitas pendidikan yang mereka terima. Oleh karena itu, universitas perlu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara lebih komprehensif, melampaui sekadar evaluasi akademik dan prospek kerja, agar gelar yang diperoleh juga selaras dengan kesejahteraan pemegangnya.