Pemerintah India membatalkan rencana yang sebelumnya menuai kontroversi, yakni mewajibkan produsen smartphone—termasuk Apple—memasang aplikasi identitas digital Aadhaar secara default pada perangkat yang dijual di dalam negeri.
Keputusan pembatalan itu diambil setelah kementerian terkait melakukan konsultasi dengan pelaku industri teknologi dan manufaktur. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi India mengusulkan agar seluruh ponsel yang dipasarkan di India dilengkapi aplikasi Aadhaar, sebuah platform identitas biometrik milik negara.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada berbagai produsen global yang beroperasi di India, seperti Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Namun, setelah peninjauan ulang, Kementerian Teknologi Informasi India menyatakan tidak mendukung kewajiban tersebut. Pemerintah tidak merinci alasan selain menyebut hasil diskusi dengan pemangku kepentingan industri.
Dari sisi industri, produsen smartphone menyoroti potensi beban logistik dan biaya karena harus menyiapkan varian perangkat khusus untuk pasar India yang terpisah dari pasar global. Apple disebut menolak rencana itu dengan alasan kekhawatiran terhadap implikasi privasi dan keamanan pengguna.
Di luar industri, kritik turut datang dari kelompok politik dan masyarakat sipil yang menilai kebijakan tersebut berisiko membuka peluang pengawasan berlebihan oleh negara.
Pembahasan tentang perluasan peran pemerintah dalam ekosistem perangkat digital juga bukan hal baru di India. Pada 2025, pemerintah sempat mendorong pemasangan aplikasi negara lainnya pada perangkat serta mengusulkan mekanisme pratinjau sistem operasi sebelum dirilis ke publik. Langkah-langkah tersebut memicu perdebatan panjang antara regulator dan perusahaan teknologi global mengenai batas kewenangan negara terhadap perangkat konsumen.
Pembatalan rencana kewajiban pemasangan Aadhaar ini menunjukkan pendekatan yang lebih kompromistis, setidaknya untuk sementara waktu. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan memperluas adopsi layanan digital nasional, sementara tekanan industri dan isu privasi membuat kebijakan semacam ini sulit diterapkan tanpa penolakan.
Meski demikian, diskusi mengenai peran pemerintah dalam ekosistem digital dinilai belum selesai. India tetap menjadi salah satu pasar teknologi terbesar di dunia dan menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara negara, perusahaan global, dan hak pengguna.
