Pemerintah India menarik kembali rencana yang sempat mengemuka terkait kewajiban pemasangan (pre-install) aplikasi identitas digital Aadhaar pada seluruh smartphone baru. Keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran dari industri perangkat, termasuk soal keamanan data.
Sebelumnya, laporan Reuters menyebut Unique Identification Authority of India (UIDAI)—lembaga di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India—mengusulkan agar produsen ponsel menyematkan aplikasi Aadhaar sejak perangkat diproduksi.
Aplikasi Aadhaar memuat data identitas penduduk India, antara lain nomor identifikasi 12 digit, alamat, tanggal lahir, serta data biometrik seperti sidik jari dan pemindaian iris. Hingga kini, UIDAI telah menerbitkan lebih dari 1,44 miliar nomor Aadhaar yang digunakan secara luas untuk verifikasi layanan perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya.
Namun, setelah konsultasi dengan pelaku industri teknologi, Kementerian TI India menolak usulan tersebut. Pemerintah menyatakan tidak mendukung kewajiban pre-install aplikasi Aadhaar di perangkat smartphone, tanpa memerinci alasan resmi.
Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran produsen ponsel mengenai isu keamanan data dan potensi risiko kebocoran informasi. Sejumlah produsen juga menilai kebijakan tersebut dapat menambah biaya produksi karena perlu penyesuaian lini manufaktur untuk pasar India dan negara tujuan ekspor.
Laporan itu juga mencatat, usulan ini merupakan kali keenam dalam dua tahun terakhir pemerintah India mencoba mendorong instalasi aplikasi milik negara di perangkat mobile. Sebelumnya, Kementerian Telekomunikasi India pernah meminta produsen ponsel memasang aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi secara default di perangkat baru dan mendorong pembaruan pada perangkat yang sudah beredar, tetapi kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik luas.
Seorang pejabat senior India yang dikutip Reuters menyatakan Kementerian TI hanya akan mempertimbangkan kebijakan pre-install aplikasi jika benar-benar dinilai penting bagi kepentingan publik.
