Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendukung kebijakan pembatasan penggunaan gawai pada anak-anak yang digulirkan Pemerintah Kota Surabaya. Namun, DPRD menekankan kebijakan tersebut perlu diterapkan secara bijaksana, tidak kaku, serta disertai pendekatan edukatif dan kolaboratif.
Pemkot Surabaya saat ini memiliki program “Gerakan Surabaya Tanpa Gawai” yang mengatur waktu bebas gadget pada pukul 18.00–20.00 WIB. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya merespons meningkatnya risiko digital pada anak, termasuk melalui pembatasan akses berbasis usia dan pengawasan orang tua.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau Ning Ais, menilai langkah tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perlindungan anak dari dampak negatif dunia digital tidak cukup jika hanya mengandalkan larangan.
“Ini langkah yang baik dan relevan dengan kondisi saat ini. Tapi pembatasan saja tidak cukup, harus dibarengi edukasi agar anak paham cara menggunakan teknologi secara sehat,” ujar Ning Ais, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, literasi digital menjadi kunci untuk membentuk generasi yang tangguh di era teknologi. Ia menilai pembatasan tanpa arah berisiko tidak efektif apabila tidak diiringi edukasi yang memadai, sehingga pendekatan perlu bergeser dari sekadar membatasi menuju pemberdayaan.
Ning Ais mendorong penguatan materi literasi digital di sekolah, optimalisasi peran institusi pendidikan sebagai pusat pembelajaran digital, serta keterlibatan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak.
Ia juga menilai anak perlu mendapatkan alternatif kegiatan yang sehat agar kebijakan tidak memunculkan penolakan. “Kalau hanya membatasi tanpa alternatif, yang muncul justru resistensi. Anak perlu ruang pengganti yang sehat, seperti kegiatan olahraga, seni, atau aktivitas komunitas,” katanya.
Selain itu, Ning Ais menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Menurutnya, ukuran keberhasilan kebijakan perlu dirumuskan secara konkret agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
Ia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. “Ini bukan hanya soal membatasi akses. Tapi bagaimana kita membentuk generasi yang mampu menggunakan teknologi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ning Ais berharap kebijakan pembatasan gawai dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang menyeluruh, dengan fokus pada perlindungan sekaligus pemberdayaan anak agar mampu beradaptasi dan berkembang di era digital.
