Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menyatakan telah menyelesaikan pengisian aplikasi evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Atiyatul Husna mengatakan, pengisian Aplikasi KLA melalui laman https://evkla2026.kemenpppa.go.id/evaluasi/klaster telah dituntaskan pada Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.
Atiyatul Husna, yang akrab disapa Iik, menjelaskan terdapat tujuh poin utama yang menjadi fokus penilaian evaluasi KLA 2026. Poin tersebut meliputi kelembagaan; klaster satu tentang hak sipil dan kebebasan; klaster dua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster tiga kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster empat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; klaster lima perlindungan khusus; serta penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan.
Dalam mendukung pengisian aplikasi, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga menggelar bimbingan teknis secara spesifik untuk masing-masing klaster. Kegiatan itu melibatkan peserta dari gugus tugas KLA serta pemateri dari tim PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
Setelah rangkaian bimbingan teknis dan pengisian aplikasi selesai, Kota Malang memperoleh nilai bobot EM sebesar 763,41 dari nilai maksimal 1.000. Menurut Iik, nilai tersebut termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Timur.
“Aplikasi KLA telah kami tutup dan sekarang kita sedang melakukan evaluasi mandiri yang dipimpin oleh Tim PPA,” kata Iik.
Iik menambahkan, dalam proses pengisian setiap poin penilaian terdapat sejumlah kendala, namun dinilai tidak terlalu berarti karena sinergi antaranggota gugus tugas KLA. Ia menyebut salah satu fokus yang terus dikejar adalah klaster kelembagaan yang melibatkan dinas-dinas besar, serta klaster perlindungan khusus yang berkaitan dengan instansi di luar Pemerintah Kota Malang.
“Salah satu yang kami kejar yakni klaster kelembagaan terdiri dari dinas besar. Kami akan genjot untuk koordinasi dan klaster perlindungan khusus menyangkut instansi di luar Pemkot Malang. Untuk komunikasi dan koordinasi sudah terjalin contohnya dengan lapas, bapas, BNN dan lain-lain,” ujarnya.
Seiring berjalannya evaluasi mandiri, Iik menyampaikan target Kota Malang adalah meraih predikat KLA kategori utama. Adapun pengumuman hasil akhir evaluasi KLA 2026 disebut akan disampaikan dalam waktu dekat oleh Kementerian PPPA RI.
“Prestasi KLA Nindya empat kali akan kami tinggalkan, Kota Malang menuju KLA kategori utama,” kata Iik.
