Jakarta — Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir menyatakan dua badan usaha yang ditunjuk menjadi holding di bawah Danantara merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah ada atau telah terbentuk sebelumnya.

Meski demikian, Pandu belum mengungkapkan nama kedua perusahaan tersebut. Ia mengatakan informasi terkait penunjukan itu akan disampaikan kepada publik pada waktunya.

“Nanti itu (nama kedua perusahaan tersebut) bakal kami informasikan secara publik juga. Bukan (perusahaan sekuritas), perusahaan (biasa) saja. Perusahaan yang sudah existing,” kata Pandu saat ditemui usai menghadiri peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Jakarta, Senin.

Pandu menuturkan proses pengalihan serta pembentukan dewan direksi dan komisaris untuk kedua holding tersebut sudah dimulai sejak pekan lalu. Ia menyebut langkah itu dilakukan agar holding dapat segera beroperasi pada tahun ini untuk menjalankan tugas investasi.

“Kami sudah minggu lalu sudah pengalihan, sudah ada direksi, sudah ada komisaris. Nanti akan kita informasikan,” ujar Pandu.

Dasar hukum pembentukan Danantara merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam ketentuan tersebut, Danantara membawahi dua holding, yakni holding operasional dan holding investasi.

Holding operasional bertujuan mengonsolidasikan seluruh BUMN dalam satu ekosistem pengelolaan. Sementara itu, holding investasi bertugas mengelola dividen serta pemberdayaan aset BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan penunjukan kedua holding dilakukan oleh pejabat Danantara yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bertanggung jawab atas holding operasional, sedangkan Pandu Sjahrir bertanggung jawab atas holding investasi.

“Pokoknya strukturnya sedang kami matangkan,” kata Rosan.